Kasus Pidana Penggelapan Dana Bansos Prov Kalteng Berakhir Damai

  • Whatsapp
Kasus Pidana Penggelapan Dana Bansos Prov Kalteng Berakhir Damai
Kapolres Kotim AKBP Abdoel Harris Jakin

SAMPIT/tabengan.com – Setelah menerima laporan dugaan penggelapan dana bantuan sosial oleh oknum Ketua RT di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur (Kotim), Polres langsung memanggil Ketua RT tersebut. Kapolres Kotim AKBP Abdoel Harris Jakin saat dikonfirmasi mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, oknum Ketua RT tersebut mengaku khilaf telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut dan berjanji untuk mengembalikannya.

“Setelah kita komunikasikan dengan ibu-ibu yang melapor ini, apa keinginan mereka, dan mereka mengatakan minta bantuan kami agar hak-hak mereka dikembalikan secara utuh. Kemudian kita panggil bapak Ketua RT ini, dia mengaku khilaf dan berjanji akan mengembalikan hak-hak ibu-ibu ini secara utuh tanpa ada potongan,” jelas Kapolres, Rabu (22/7).

Disampaikan Kapolres, mereka mengedepankan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus ini. Sebab, apabila proses hukum dilanjutkan, besar kemungkinan ibu-ibu tersebut tidak akan mendapatkan kembali hak-hak mereka. “Yang kita utamakan adalah hak ibu-ibu ini bisa mereka terima utuh, karena itu sangat berarti bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sedang proses pengembalian,” jelas Kapolres.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kotim, Rusmiati mengungkapkan, pihaknya sudah mendatangi rumah Ketua RT yang bersangkutan, namun tidak bertemu. “Kebetulan ada petugas dari Dinas Sosial Provinsi di Sampit, jadi kami datangi ke rumahnya bersama petugas dari kelurahan. Namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Yang ada hanya menantunya saja, dan dia juga tidak tahu masalahnya,” terang Rusmiati, Rabu (22/7).

Pihaknya sejak awal sudah mendengar persoalan ini, dan berusaha agar bisa diselesaikan tanpa harus ke jalur hukum. Namun demikian, belum juga ada respons positif dari Ketua RT tersebut, sehingga warga dari keluarga penerima manfaat (KPM) melaporkannya ke Polres Kotim.

Disampaikannya, seharusnya untuk pencairan warga dalam kota tidak perlu diwakilkan, karena tergolong dekat. “Yang diwakilkan pengambilannya itu kecuali yang jaraknya jauh di luar kota. Kalau yang dekat seharusnya tidak diwakilkan. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tandasnya. c-arb

Pos terkait