Mediasi Gagal, Sengketa Tanah Berlanjut ke Sidang Adat Basarah Hai

  • Whatsapp
Mediasi Gagal, Sengketa Tanah Berlanjut ke Sidang Adat Basarah Hai
Mediasi ketiga kalinya oleh DAD Kota Palangka Raya di Betang Hadurut terkait sengketa tanah di Jalan Batu Suli VII. TABENGAN/FERRY WAHYUDI
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Mediasi menyangkut sengketa tanah di Jalan Batu Suli VII antara pemohon Yunitha Andrie dan termohon TH kembali digelar DAD Kota Palangka Raya di Huma Betang Hadurut, Rabu (22/7) siang. Sama seperti mediasi sebelumnya, termohon TH tak kunjung datang untuk menghadiri meski kali ini adalah panggilan mediasi terakhir.

TH hanya memberikan surat penolakan untuk hadir karena merasa mediasi yang dilakukan oleh DAD Kota Palangka Raya dianggap tidak benar dan harusnya ditangani oleh Damang Jekan Raya.

Hadir memimpin mediasi Ketua Harian DAD Kota Palangka Raya Mambang I Tubil, Ketua Damang Adat Kota Palangka Raya Kardinal Tarung, dan mantir serta pengurus DAD lainnya. DAD Kota Palangka Raya turut mengundang Lembaga Kerukunan Masyarakat Batak (LKMB-KT) Kalimantan Tengah yang langsung dihadiri JMT Pandiangan dan pengurusnya seperti Hatir Sata Tarigan dan Aston Pakpahan.

Menindaklanjuti tidak hadirnya TH selaku termohon sebanyak tiga kali berturut-turut, maka DAD Kota Palangka Raya akan melanjutkan permasalahan tersebut menuju Sidang Adat Basarah Hai.

“Kita menyampaikan keprihatinan atas ketidakhadiran TH dalam menghargai dan menjunjung tinggi budaya Betang. Tindak lanjutnya kita akan membentuk hakim atau mantir sidang adat Basarah Hai. Termohon yakni TH akan kembali dipanggil seperti ini juga,” kata Ketua Harian DAD Kota Palangka Raya Mambang I Tubil usai mediasi.

Pemanggilan secara wajar akan dilakukan sebanyak tiga kali, jika yang bersangkutan tiga kali tidak hadir maka akan dijemput paksa oleh anggota Batamad. Panggilan juga akan ditembuskan ke pihak kepolisian.

“Tujuan kita ini sebenarnya ingin diselesaikan secara baik-baik. Hargai kami di rumah betang sebagai belum bahadat. Jangan semena-mena hidup di rumah betang, kita ingin mereka damai sehingga filosofi belum bahadat bisa diterapkan. Sebelum peradilan kita masih membuka diri untuk yang bersangkutan berkomunikasi. Masa hanya melalui surat,” tuturnya.

Terkait asalan penolakan kehadiran TH, Mambang menjelaskan jika permasalahan ini sebenarnya masuk dalam peradilan basarah hai. Sehingga ditangani oleh DAD Kota Palangka Raya, terlebih DAD juga mendapat disposisi dari walikota untuk menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan.

“Kita juga sangat berterima kasih atas kehadiran kerukunan masyarakat batak dalam mediasi ini dalam rangka merumuskan dan mencari solusi terbaik sebagai warga masyarakat di rumah betang,” tuturnya.

Perihal permasalahan ini, JMT Pandiangan selaku ketua LKMB-KT mengaku sudah mendatangi TH agar bersama-sama bisa hadir dalam mediasi yang dilakukan di Betang Harudut. Namun sayangnya TH tidak bersedia.

“Kami menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini ke DAD Kota Palangka Raya, langkah apa yang diambil kepada TH, baik sidang adat atau lainnya. Bagi kami ini sudah clear dan tidak ada beban kami jika TH disidang,” urainya. Fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas