Rosan Ketua Kadin Pusat Sesuai Keppres 17/2010

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Polemik dualisme eksistensi dan kepemimpinan yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Tengah menuai banyak pertanyaan dan perhatian kalangan. Sebab, keduanya saling mengklaim legalitasnya dan diakui oleh pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Anthon Pawarangan, Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Kalteng kubu Tugiyo Wiratmodjo mengatakan, memang ada semacam organisasi mengatasnamakan Kadin pada 2013 yang muncul di Kalimantan Barat (Kalbar).

Rosan Ketua Kadin Pusat Sesuai Keppres 17/2010

“Sejak mereka klaim tahun 2013, baru kali ini membentuk pengurus di Kalteng. Yang sah itu pengurus yang diketuai oleh Rosan Perkasa Roeslani,” ujar Anthon kepada Tabengan, Senin (20/7).

Menurut Anthon, “Kadin tandingan” berdiri bukan hasil dari Munaslub, jadi eksistensinya juga belum jelas.

Terpisah, melalui telepon seluler, Ketua Kadin Kalteng H Tugiyo Wiratmodjo mengatakan, secara historis Kadin di Indonesia eksis karena adanya Undang-Undang Nomor I Tahun 1987.

Para pelaku usaha sepakat membentuk organisasi yang sifat keanggotaannya ada 2 macam, anggota biasa dan luar biasa. Kepengurusannya mengacu kepada AD/ART sudah disahkan oleh Presiden RI, yang saat ini diketuai oleh Rosan Perkasa Roeslani.

“Mulai dari Usman Ismail (1968-1972), selanjutnya Sofyar (1972-1973), Soewoto Sukendar (1973-1979), Hasjim Ning (1979-1982), Sukamdani Sahid Gitosardjono (1982-1988), Sotion Arjanggi (1988-1993), Aburizal Bakrie (1993-2003), M Suleman Hidayat (2003-2010), Adi Putra Darmawan Tahir (2010-2010), Suryo Bambang Sulisto (2010-2015), Rosan Perkasa Roeslani (2015-2020). Dan, yang sah dikukuhkan oleh pemerintah adalah Kadin dengan ketuanya Rosan Perkasa Roeslani,” beber Tugiyo, Senin.

Tugiyo menegaskan, untuk Kadin Kalteng dirinya tidak mengerti mengapa tiba-tiba muncul organisasi yang menggunakan nama dan logo yang sama dengan Kadin yang sudah puluhan tahun berdiri tersebut.

“Untuk Kalteng pimpinan yang dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah adalah H Adis Darlan Atjeh (1975-1979), Paul Alang (1979-1987), R Atu Narang (1988-1999), Leon Kenan Adji (1999-2004), Sapta Noesa Wenthe (2004-2009, namun meninggal pada 2008) sehingga digantikan oleh MH Rizal (2004-2009 melanjutkan periode Saptanoesa Wenthe 2008-2010), H Tugiyo Wiratmodjo, Ph.D (2010-2020),” paparnya.

Tugiyo mengaku telah melaporkan terkait “Kadin tandingan” tersebut kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Bahkan, pihak DPD RI merespons dengan melayangkan surat bernomor HM.03.02/590/DPDRI/II/2020 perihal Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Kadin Provinsi se-Indonesia.

Kemudian menginstruksikan kepada Gubernur se-Indonesia sebagai pimpinan tertinggi di provinsi untuk mengabaikan adanya organisasi di luar itu yang mengatasnamakan dan menggunakan lambang dan atau logo Kadin Indonesia, selain alamat dan logo Kadin Indonesia yang di atas (Menara Kadin Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan).

“Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 17 Tahun 2010 Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Rosan Perkasa Roeslani,” tandasnya. dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas