PT PSAM Operasi Tanpa Izin, Pemkab Katingan Geram

  • Whatsapp
PT PSAM Operasi Tanpa Izin, Pemkab Katingan Geram
Elmon Sianturi

KASONGAN/tabengan.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Katingan Elmon Sianturi merasa geram dengan PT Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei. Pasalnya, perusahaan tersebut sudah operasional tanpa koordinasi dengan Pemkab Katingan.

Informasinya, perusahaan tersebut justru menggunakan izin yang dikeluarkan oleh lembaga luar daerah yang tidak memiliki kewenangan. Izin pabrik kelapa sawit PT PSAM telah terbit dan beroperasi di Rantau Bangkiang, Kecamatan Sanaman Mantikei, beberapa waktu lalu.

“Dalam undang-undang, keselamatan kerja sebuah tempat kerja yang memiliki peralatan perlu izin, harus mendapat izin sebelum operasional. Mereka ini sudah mengantongi izin, tetapi izin tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang menurut peraturan perundang-undangan saat ini, yakni lembaga yang tidak memiliki kewenangan. Sebuah lembaga yang melampaui kewenangan, yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kewenangan, salah untuk mengeluarkan legalitas,” kata Elmon, Kamis (16/7).

Menurut Elmon, lembaga yang mengeluarkan izin operasional tersebut adalah lembaga yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Seharusnya izin tersebut lewat kabupaten karena sudah diatur dalam Perbup. Pemberi izin ini seolah-olah tidak ingin tahu dengan peraturan yang ada.

Elmon mencontohkan, dulu izin diberikan kepada kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Diperintahkan kepada sebuah dinas untuk menyederhanakan perizinan dalam sebuah kabupaten dan itu diserahkan kepada dinas yang ditunjuk, sehingga tidak boleh lagi dinas-dinas lain yang mengeluarkan izin. Apalagi di dalam koridor yang bukan ranah wilayah hukumnya.

“Kami tidak serta merta mengatakan orang itu berbuat bila kami menemukannya di tengah jalan. Artinya kami sudah melakukan fungsi, sebelum memberikan sebuah izin kami juga memantau kepatuhan dunia usaha yang ada. Hal ini kami buktikan dan kami mengadakan pengecekan pada Januari lalu dengan disertai tim terpadu,” ungkap Elmon.

Elmon menuturkan, sosialisasi kepada pihak perusahaan diberitahu sejak jauh-jauh hari. Pihak perusahaan diundang rapat di Kantor Bupati yang dipimpin langsung oleh Bupati Katingan. Di situ sudah disampaikan, baik tentang perizinan maupun hal-hal lainnya. Pemerintah Daerah menyambut baik adanya investasi, akan tetapi harus patuh dengan ketentuan yang ada.

Pihak perusahaan, kata Elmon, sudah diingatkan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Satu sisi dapat diselesaikan, ditunggu satu bulan berikutnya tidak ada respons dan disurati untuk diminta rapat, ternyata tidak datang.

“Ini sudah dingatkan berulang-ulang. Terakhir, pada Juni lalu untuk meminta respons terhadap ketentuan yang belum dipenuhi dan ini tidak ada respons, hingga 10 Juli ada oknum pihak perusahaan yang menyampaikan sebuah dokumen kepada saya tentang perizinan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut,” jelas Elmon.

Elmon juga mengatakan, izin yang dikeluarkan oleh lembaga di Provinsi Kalteng itu ada 19 izin fotokopi yang diterima dari pihak terkait, dan informasinya ada 3 izin yang masih dalam proses. Hal itu sudah melanggar ketentuan. c-sus

Pos terkait