Tidak Hormati Undangan Adat Jangan Tinggal di Kalteng

  • Whatsapp
Tidak Hormati Undangan Adat Jangan Tinggal di Kalteng
DAD Kota Palangka Raya menggelar mediasi sengketa tanah antara Yunitha Andrie selaku Pemohon dan TH selaku Termohon pada Rumah Betang Hadurut, Rabu (15/7/2020). TABENGAN/ANDRE
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya menggelar mediasi sengketa tanah antara Yunitha Andrie selaku Pemohon dan TH selaku Termohon pada Rumah Betang Hadurut, Rabu (15/7/2020).

Ketua Harian DAD Kota Palangka Raya, Mambang I Tubil menyayangkan pihak Termohon yang sudah dua kali tidak datang memenuhi undangan mediasi adat dari DAD.”Masyarakat pendatang kalau tidak dapat menghargai adat istiadat setempat, mungkin tidak cocok tinggal di Kalteng,” cetus Mambang.

Karena TH merupakan warga dari suku pendatang, Mambang telah berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Kerukunan Masyarakat Batak Kalimantan Tengah (LKMB-KT), JMT Pandiangan untuk membantu memanggil Termohon.

Berawal dari sengketa lahan di Jalan Batu Suli VII antara Yunitha Andrie dan TH. Pertemuan keluarga antara kedua pihak untuk musyawarah tidak menemukan solusi karena TH tidak hadir.

Yunitha kemudian meminta bantuan pihak DAD Palangka Raya untuk menengahi dan memediasi. Mambang yang mengantongi Sertifikat Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia pada Universitas Gajah Mada itu menyebut mediasi adat masuk dalam filosofi huma betang yakni kejujuran, kesetaraan, dan musyawarah mufakat.

“Jujur karena semua terbuka dan tidak menyembunyikan fakta, kesetaraan yaitu tidak memandang SARA serta jabatan atau status sosial, dan musyawarah mufakat untuk penyelesaian secara kekeluargaan,” urai Mambang.

Tujuan mediasi adat adalah penyelesaian secara damai dan bukan untuk menentukan siapa benar atau salah atau memutuskan hak kepemilikan.

“Kita hanya ingin mendengar versi dari kedua belah pihak. Bila memungkinkan ada penyelesaian secara kekeluargaan yang menguntungkan kedua belah pihak,” jelas Mambang.

Namun pihak Termohon tidak hadir dalam mediasi pertama, demikian pula mediasi kedua kali ini. Karena pihak Termohon tidak hadir maka pertemuan kali ini hanya berupa klarifikasi dari pihak Pemohon yang hasilnya akan disampaikan kepada Termohon untuk ditanggapi.

“Batas pemanggilan untuk mediasi adalah sebanyak tiga kali,” jelas Mambang. Bila belum menemukan solusi dalam mediasi, masih ada upaya lanjutan berupa Sidang Adat Basarah Hai yang Hakim Adatnya terdiri dari Damang Adat yang ditunjuk DAD.

Basarah Hai dilaksanakan bila salah satu pihak merupakan warga diluar masyarakat adat atau suku lain. “Kita harapkan sengketa dapat selesai dalam mediasi sebelum masuk ke pengadilan adat,” sebut Mambang.

Dia mengingatkan pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, atau menghormati adat istiadat dimana orang itu tinggal. Sehingga dia berharap baik Pemohon dan Termohon mediasi adat menghormati undangan dan bersedia hadir dalam mediasi ketiga dan menyampaikan klarifikasi atau tanggapan. dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas