Perusahaan Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terancam Sanksi Administrasi dan Pidana

  • Whatsapp
Perusahaan Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terancam Sanksi Administrasi dan Pidana
Kepala BPJamsostek Palangka Raya saat rapat koordinasi dan monitor bersama Kejari Palangka Raya, Senin (13/7). ISTIMEWA

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya bersama Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Senin (13/7/2020), mengelar rapat monitoring dan evaluasi kerja sama Penyelesaian Kepatuhan di Semester I dan Penyusunan Program Kerja Semester II Tahun 2020 dalam hal menyukseskan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya Royyan Huda dalam kesempatan tersebut mengatakan, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Palangka Raya ini fokus pada persoalan tunggakan atau piutang perusahaan yang macet.

“Kami mengingatkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib kepada seluruh pemberi kerja dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar. Hari ini kami bersama kejaksaan melakukan rapat monitoring dan evaluasi atas penyerahan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan serta melihat progres dari hasil pemanggilan kepada perusahaan yang masih menunggak iuran,” kata dia.

Disebutkan, saat ini jumlah Surat Kuasa Khusus (SKK) perusahaan menunggak iuran dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya ada 77 perusahaan dengan potensi iuran Rp707.956.799, sampai dengan saat ini baru terealisasi iurannya sebesar Rp139.997.598 atau baru 19,77 % untuk realisasi iurannya. Sebagian besar perusahaan yang diserahkan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan tahapan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, perusahaan skala kecil dan mikro diwajibkan dengan 2 program (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM). Perusahaan skala menengah diwajibkan dengan 3 program (JKK, JKM dan Jaminan Hari Tua/JHT)

Kepala Kejari Palangka Raya Zet Tadung Allo mengapresiasi hasil kerja sama ini serta terus meningkatkan strategi-strategi baru untuk bisa melakukan penagihan piutang iuran bagi perusahaan-perusahaan yang masih menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan .

“Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan, karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban dan sebagai efek jera kejaksaan akan memublikasikan ke media cetak maupun media online nama-nama perusahaan yang tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran,” kata Zet.

Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 disebutkan bahwa perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender, Surat Izin Mengemudi, sertifikat tanah, paspor, atau STNK.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi pidana 8 tahun atau denda Rp1 miliar.

“Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan, karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban saja,” tegasnya. dsn

Pos terkait