Bela Buruh, Wakil Ketua DPRD Mura Jadi Saksi PHI

  • Whatsapp
Bela Buruh, Wakil Ketua DPRD Mura Jadi Saksi PHI

PALANGKA RAYA/tabengan.com- Wakil Ketua II DPRD Murung Raya (Mura) Rahmanto Muhidin menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Palangka Raya, Senin (13/7/2020). Rahmanto menyebut PT Harmoni Panca Utama (HPU) tidak memiliki dasar hukum yang kuat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 6 orang karyawan atau buruh yang urinenya terindikasi mengandung metamphetamina.

“Saya menolak hasil medikal itu digunakan sebagai dasar PHK,” tegas Rahmanto.

Perkara berawal ketika PT HPU melaksanakan tes urine bagi para karyawannya. Usai tes, sebanyak 6 karyawan itu diminta datang ke kantor dan tanpa Surat Peringatan (SP) langsung diberikan surat PHK. Alasannya, hasil tes urine 6 karyawan itu terindikasi mengandung metamphetamina yang merupakan narkotika golongan I.

Para pekerja itu dituding melakukan pelanggaran berat sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upaya mediasi dengan perusahaan menemui jalan buntu sehingga buruh melalui serikat buruh menyurati Bupati dan DPRD Mura.

Mendapat pengaduan dari para buruh yang juga sebagai konstituen, DPRD Mura menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja, Pekerja, Serikat Buruh, dan pihak PT HPU.

Menurut Rahmanto, PT HPU telah melampaui kewenangannya sebagai pembina pekerja dan mengambil alih ranah tugas aparat penegak hukum. Dia menyebut Pasal 158 UU Ketenagakerjaan tentang pelanggaran berat telah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).

Rahmanto menyebut, pada wilayah Kabupaten Mura sering berlangsung acara wara atau adat seperti Tiwah. “Pada acara adat itu sering menggunakan minuman keras tradisional jenis tuak yang merupakan minuman kehormatan. Mungkin saja itu menjadikan hasil tes urine mengandung zat terlarang,” sebut Rahmanto dalam persidangan.

Setidaknya PT HPU harus menggunakan peran para penegak hukum mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan untuk membuktikan bahwa 6 pekerja itu benar menggunakan narkotika atau tidak sebelum melakukan PHK.

“Karena mereka (buruh) belum terbukti secara hukum sebagai pengguna, memiliki atau tertangkap tangan membawa narkoba,” ucap Rahmanto.

Pihak DPRD Mura lantas merekomendasikan PT HPU untuk mempekerjakan kembali 6 pekerja tersebut, namun hingga kini belum terlaksana. Rahmanto mengaku kecewa terhadap PT HPU yang tidak mengindahkan rekomendasi DPRD.

“Kita akan lihat dulu setelah ada hasil putusan PHI Palangka Raya. Setelah ada hasil putusan, mungkin akan ada langkah-langkah dari DPRD,” tutup Rahmanto.

Terpisah, Junaedi Lumban Gaol selaku Koordinator Daerah Kalimantan Tengah Serikat Buruh Federasi Hukatan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menyebut, sesuai Pasal 160 UU Ketenagakerjaan yakni PHK karena kesalahan berat harus menunggu putusan pidana dari pengadilan.

“Kami meminta PT HPU mempekerjakan dan mengembalikan jabatan dan gaji semula 6 pekerja itu sesuai amanat Undang-Undang,” pungkas Junaedi. dre

Pos terkait