Batas Tarif Maksimal Rapid Test Belum Bisa Diterapkan, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Batas Tarif Maksimal Rapid Test Belum Bisa Diterapkan, Ini Alasannya
Ilustrasi
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menerbitkan surat edaran mengenai batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test. Harga maksimal Rp150 ribu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri. Namun, fasilitas kesehatan yang melayani rapit test belum bisa langsung mengikuti surat edaran tersebut dengan beberapa alasan.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Doris Sylavnus Palangka Raya, drg Yayu Indriati menyampaikan, batas tarif maksimal belum bisa langsung diterapkan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini. Pasalnya, alat rapid test (reagen) yang digunakan saat ini dibeli dengan harga di atas jumlah tarif maksimal yang ditetapkan oleh Kemenkes.

“Akan kami sesuaikan, saat ini masih cari reagennya seharga itu oleh pejabat pengadaan. Kalau sudah ada reagen kami siap menyesuaikan, sebelumnya reagen yang kami beli paling murah Rp220 ribu rupiah dari distributor resmi dari Jakarta. Tidak memeriksa untuk umum, kecuali untuk pasien dan nakes kami punya,” kata Yayu, Kamis (9/7/2020).

Jika masyarakat umum minta pelayanan rapid test atas permintaan sendiri, maka dikenakan tarif sesuai dengan yang berlaku di rumah sakit. Saat ini masih terus berusaha mencari reagen yang harganya lebih murah. Reagen yang dipakai saat ini juga hibah untuk pasien dan untuk nakes beli sendiri rumah sakit beli sendiri. Itu pun stoknya sudah habis yang untuk umum seminggu yang lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr Suyuti Syamsul mengatakan, adanya surat edaran batas tarif ini, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya siapa yang akan memberikan subsidi antara biaya produksi dengan batas tarif yang ada. Ia saat ini memilih menunggu saja dulu. Lagi pula pengawasan laboratorium dan rumah sakit Kelas C dan D pengawasannya di kabupaten-kota

“Mau memaksa mereka turun harga saat ini bagaimana? Mereka telanjur membelinya di atas harga tersebut. Belum biaya APD, biaya personel, biaya pengolahan limbahnya dan lain-lain,” imbuh Suyuti.

Menurut Suyuti, kalau batas tarif itu mereka tetapkan saat ini, maka kemungkinan besar justru akan menutup layanan. Fasilitas kesehatan swasta pasti mencari untung, sementara RS Pemerintah tidak punya kewajiban melayani pemeriksaan atas permintaan sendiri. Pemerintah sudah menggeratiskan kalau untuk penegakan diagnosis.

Justru masalahnya ada pada layana rapid test atas permintaan karen fasilitas kesehatan tidak punya kewajiban melayani rapid test atas permintaan sendiri. Selain itu dalam surat edaran itu tidak disertai dengan sanksinya bagi yang tidak menerapkan batas tarif maksimal rapid test. Dinkes juga belum punya rencana membuat peraturan turunannya. Surat edaran yg ada sudah cukup bagi fasilitas kesehatan untuk membuat aturan tarif. yml

iklan atas

Pos terkait

iklan atas