Persiapan Pilkada, KPU Kalteng Verifikasi Desa Dambung di Bartim

  • Whatsapp
Persiapan Pilkada, KPU Kalteng Verifikasi Desa Dambung di Bartim
Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah secara resmi dilanjutkan tahapannya. Tahapan yang selama ini ditunda akibat pandemi Corona atau Covid-19 kembali berjalan, demikian juga dengan petugas yang sebelumnya dinonaktifkan kembali diaktifkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya melaksanakan setiap tahapan semaksimal mungkin dan sesuai jadwal.

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim mengatakan, KPU Kalteng berupaya maksimal dalam melaksanakan setiap tahapan, salah satunya melakukan pendataan pemilih. KPU ingin memastikan semua pemilih yang ada di Kalteng, dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalteng Desember 2020 nanti.

Pendataan dan verifikasi, kata Harmain, dilakukan di salah satu desa yang diduga sedang disengketakan, yakni Desa Dambung di Kabupaten Barito Timur. Terlepas dari permasalahan sengketa tersebut, KPU tidak ingin pengguna hak pilih di sana kehilangan hak pilihnya. Karena itu, verifikasi dan validasi tetap dilakukan demi menjaminnya hak pilih masyarakat.

“Verifikasi dan validasi dilakukan bersama dengan KPU dari Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah awal, ada koordinasi antara KPU Kalteng dan KPU Kalsel untuk membahas masalah tersebut. Ada 2 poin yang menjadi hasil koordinasi, yakni pertama dilakukan sanding data di wilayah perbatasan, dan kedua turun bersama-sama untuk verifikasi data hasil untuk kemudian Sanding data dan melaksanakan coklit,” kata Harmain, Rabu (8/7/2020), di Palangka Raya.

Dijelaskan, menyikapi koordinasi yang dilakukan KPU Kalteng bersama dengan KPU Kalsel, KPU daerah dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Timur, dan KPU Kabupaten Tabalong melakukan sanding data di wilayah perbatasan. Kemudian, kedua KPU akan bersama-sama turun ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi dan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Harmain menegaskan, terlepas dari sengketa yang mungkin sedang terjadi, bukan menjadi ranah KPU dalam menjelaskan ataupun menyelesaikan. Prinsipnya terkait status Desa Dambung adalah ranah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. KPU melayani masyarakat terkait hak memilih jangan sampai hilang hak pilih mereka , dan jangan sampai ada data pemilih ganda.

Agenda verifikasi, validasi, dan coklit, ungkap Harmain, dilakukan dengan mendapat pengawasan dari bawaslu masing-masing daerah. Ini memastikan, apa yang dilakukan KPU ini sesuai dengan aturan, dan masyarakat tetap mempergunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, singkat menyampaikan, berkenaan dengan masalah data tentunya itu menjadi ranah KPU Kalteng. Namun, Bawaslu Kalteng turut andil dalam melakukan pengawasan setiap tahapan yang dilaksanakan KPU Kalteng. Sama seperti KPU Kalteng, Bawaslu Kalteng juga memiliki tanggung jawab agar mayarakat dapat mempergunakan hak pilih, dan terdaftar sebagai pemilih.ded

iklan atas

Pos terkait

iklan atas