BPJS Kesehatan Gelar FGD dengan Komisi Informasi Provinsi Kalteng

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Gelar FGD dengan Komisi Informasi Provinsi Kalteng
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan tim Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya.
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya lakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan tim Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu bertempat di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya. Dalam kegiatan FGD yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah Setni Betlina, disampaikan bahwa tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk memberikan transparansi.

“Prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah kemudahan akses, kemudian adanya partisisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu juga ada prinsip keadilan, prinsip berimbang antara pemohon dan penyedia informasi publik masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta prinsip pro aktif dan prinsip kerahasiaan yang tidak permanen,” jelas Setni.

Dirinya juga menambahkan bahwa setiap instansi atau badan hukum publik harus mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal itu disampaikannya karena begitu pentingnya tugas dari seorang PPID disuatu instansi atau badan hukum publik.

“Setiap instansi atau badan hukum publik harus punya PPID. PPID tersebut yang nantinya akan bertugas dalam mengelola dan menyampaikan dokumen. Selain itu, PPID juga harus menyusun daftar informasi yang terbuka untuk publik dan daftar informasi yang dikecualikan, kemudian melakukan uji konsekuensi terhadap daftar informasi uang telah dibuat,” imbuh Setni.

Menangapi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan selaku badan hukum publik sudah memiliki PPID tersebut.

“Di BPJS Kesehatan, sudah terbentuk PPID baik ditingkat pusat maupun di daerah. Dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya juga sudah mendapatkan salinan Daftar Informasi Pubik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah dibuat oleh PPID. Sehingga setiap permohonan informasi publik yang diajukan ke BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya akan selalu diverifikasi berdasarkan daftar informasi tersebut. Apakah masuk dalam DIP atau masuk dalam DIK. Apabila permohonan informasi yang kami terima tidak kami kuasai, kami juga akan berkonsultasi dengan PPID,” kata Masrur saat menghadiri kegiatan FGD tersebut. ist

iklan atas

Pos terkait

iklan atas