Raperda Dalkarla Akan Lindungi Peladang Kalteng

  • Whatsapp
Raperda Dalkarla Akan Lindungi Peladang Kalteng
FAJAR HARIADY
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya para peladang tradisional. Pasalnya, dalam waktu yang tidak lama lagi, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kalteng tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Dalkarla) akan segera dirampungkan dan disahkan DPRD Kalteng menjadi Peraturan Daerah (Perda) .

Anggota DPRD Kalimantan Kalteng Fajar Hariady menegaskan, bahwa raperda Dalkarla yang menjadi landasan hukum bagi peladang tradisional membersihkan lahan dengan cara dibakar, bakal segera disahkan.

Menurutnya, rencana pengesahan raperda tersebut menjadi perda Kalteng, setelah pasal-pasal krusial yang menjadi perdebatan serta perbedaan pandangan antara DPRD Kalteng dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada titik temu.

“Kemendagri lebih menyarankan masyarakat Hukum Adat yang boleh membersihkan lahan dengan cara dibakar. Sedangkan kami dari DPRD Kalteng, mengusulkan agar yang diperbolehkan itu adalah petani, pekebun dan peladang tradisional,” kata Fajar, saat dibincangi Tabengan di gedung dewan,” Jumat (3/7).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini juga mengatakan, setelah dilakukan konsultasi dan fasilitasi beberapa kali ke Kemendagri. Akhirnya usulan raperda inisiatif DPRD Kalteng tersebut dapat disetujui dan saat ini hanya tinggal melakukam sejumlah revisi terkait usulan dari Kemendagri.

Selain itu, dimasukkannya petani dan pekebun serta peladang tradisional sebagai subjek yang diperbolehkan membersihkan lahan dengan cara dibakar dalam raperda tersebut, karena ada diatur di Undang-undang nomor 32 tahun 2009, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor 10 tahun 2020 di pasal 4.

“Dengan begitu ketika raperda itu disahkan, ada pandangan dan landasan hukum yang sama dengan para penegak hukum. Jadi para petani, pekebun dan peladang tradisional di Kalteng bisa lebih optimal bercocok tanam karena sudah ada landasan hukum membersihkan lahan dengan cara di bakar,” terang Anggota Komisi II DPRD Kalteng, yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalteng ini juga menuturkan, bahwa aturan yang memperbolehkan petani, pekebun dan peladang tradisional membersihkan lahan dengan cara dibakar sudah sangat lama ditunggu. Oleh karena itu, kalangan DPRD Kalteng memberikan perhatian serius terhadap pembahasan raperda itu. Dan setelah raperda tersebut nantinya disahkan, tinggal membuat Peraturan Gubernur (pergub) yang mengatur secara teknis.

Beberapa diantaranya terkait siapa yang memberikan izin membersihkan lahan dengan cara dibakar, luas lahan yang diperbolehkan, sistemnya seperti apa, dan lainnya. “Itu semua nantinya diatur dalam Pergub. Semoga dalam bulan ini raperda yang diharapkan masyarakat ini bisa disahkan,” pungkasnya. sgh

iklan atas

Pos terkait

iklan atas