PDIP Kalteng: Usut Pembakar Bendera Partai

  • Whatsapp
PDIP Kalteng: Usut Pembakar Bendera Partai
DPD PDIP Kalteng melaporkan peristiwa pembakaran bendera PDIP ke Polda Kalteng, Jumat (26/6).

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6), berbuntut panjang. Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pun menuntut pihak kepolisiam mengusut tuntas kejadian tersebut.

Hal serupa turut dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Kalimantan Tengah, yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Kalteng. Dalam laporannya, mereka meminta polisi mengusut tuntas pelaku pembakar bendera kebesaran partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Berkaitan dengan pembakaran bendera PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu, bahwa bendera tersebut adalah panji-panji kebesaran partai kami. Ideologi kami adalah Pancasila, dan kami bangsa Indonesia, yang secara yuridis kami dilindungi oleh UU. Maka itu minta segera diusut tuntas,” ujar Sekretaris DPD PDIP Kalteng Sigit K Yunianto saat menyampaikan laporannya kepada pihak Polda Kalteng, Jumat (26/6).

Sigit menyebut, otak pelaku dan pembuat acara pembakaran bendera PDIP yang sekarang videonya beredar luas di media sosial, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami seluruh kader PDI Perjuangan sangat kecewa sekali dengan pembakaran tersebut, namun atas komando Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, maka kami DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah menempuh jalur hukum sesuai dengan negara kita adalah negara hukum,” tegasnya.

Sigit menambahkan, pihaknya sebagai kader dari partai sangat merasa kecewa dengan ulah oknum tidak bertanggung jawab yang akhirnya membuat gaduh seluruh Tanah Air.

“Kami DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalteng menempuh jalur hukum dan hari ini kami mengadukan kejadian itu di Polda Kalteng. Kami serahkan ke pihak kepolisian untuk mengusutnya, karena negara kita ini adalah negara hukum dan biarkanlah hukum yang nantinya akan menjerat perbuatan oknum tersebut sesuai aturan hukum,” pungkas Sigit. rgb

Pos terkait