BPJAMSOSTEK MoU dengan DTPHP Kalteng

  • Whatsapp
BPJAMSOSTEK MoU dengan DTPHP Kalteng
Penandatanganan MoU BPJAMSOSTEK dengan Dinas Tanamanan Pangan, Holtikuktura dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah.

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Penandatanganan perjanjian kerja sama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah terkait perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi PHL, dan Petani Se Wilayah Kalimantan Tengah.

Melalui konsep perlindungan menyeluruh terhadap petani, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Selasa (23/6) dipastikan seluruh Pekerja Harian Lepas yang bertugas dalam Satuan Gugus Penyuluh Pertanian di setiap Kabupaten dan Kota se-Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Lumbung Pangan Nasional, dan masuk ke dalam Program Strategis Nasional yang memiliki sekitar 91 ribu Petani yang berada di Lokasi 165.000 Ha lahan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas yang belum mendapatkan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Maka kegiatan Penandatangan MoU ini sebagai trigger awal perlindungan menyeluruh bagi seluruh petani dan diawali dengan pendaftaran kepesertaan bagi PHL Pendamping Penyuluh Pertanian ke dalam tiga Program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Penandatanganan MoU tersebut , adalah langkah awal bagi pemerintah dalam melindungi petani sebagai tulang punggung dalam menggapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Penandatanganan tersebut dihadiri dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Kalteng Sunarti dan Kepala BPJAMSOSTEK Royyan Huda.

Selain terus berupaya memberikan perlindungan bagi petani, Pemerintah juga berusaha memberikan perlindungan dalam hal ketenagakerjaan bagi semua pendamping penyuluh pertanian.

Dengan direalisasikannya pada kerja sama tersebut, artinya total 91 ribu petani yang menjadi potensi peserta BPJamsostek terdapat 76 PHL Pendamping Penyuluh Pertanian yang akan di daftarkan secara bertahap, dan baru sebanyak 36 PHL di tahap pertama yang telah didaftarkan dan menerima kartu kepesertaan untuk mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Kepala BPJAMSOSTEK Royyan Huda menyatakan, memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja merupakan amanah dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011, karena itu menjadi kewajiban bagi negara dan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja baik formal maupun informal seperti petani.

Kepala Dinas Pertanian Propinsi Kalteng Ibu Sunarti menambahkan, beliau akan terus mendukung Program BPJAMSOSTEK guna peningkatan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja, khususnya bagi Petani di Wilayah Kalimantan Tengah.

Dukungan dari beliau terbukti dengan telah didaftarkannya 36 PHL Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya sampai disitu, beliau akan memastikan seluruh Penyuluh Pertanian dan Petani yang bertugas langsung dalam program Food Estate di Indonesia akan terlindungi dalam Program BPJAMSOSTEK.ist

Pos terkait