Video Mesum Pejabat, BKD Surati Kejati Minta Data

  • Whatsapp
Video Mesum Pejabat, BKD Surati Kejati Minta Data
Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kasus video mesum yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) cepat direspons Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola kepegawaian di tingkat provinsi.

Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun mengatakan, sekarang ini BKD Kalteng masih mengumpulkan informasi dan data terkait dengan kasus ASN yang terlibat dalam video mesum itu. BKD Kalteng sudah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng untuk meminta data terkait dengan ASN yang diduga terlibat dalam video mesum tersebut.

“Permintaan data yang disampaikan ke Kajati itu, saat data diterima akan menjadi bahan evaluasi bagi BKD Kalteng sendiri. Apabila memang benar, tentu ada sanksi yang dapat dikenakan atas perbuatannya. Sanksi dikenakan sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Itu menjadi tahap awal yang bisa disampaikan. Tahap lainnya, belum bisa disampaikan, menunggu data dari pihak Kejaksaan Tinggi,” kata Katma singkat, terkait dengan pejabat yang diduga terlibat kasus video mesum, Kamis (18/6).

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kalteng Sapto Nugroho tidak ingin menanggapi kasus tersebut lebih jauh. Menurut dia, ASN yang tersangkut kasus tersebut tidak berada di provinsi, melainkan di kabupaten. Meski demikian, secara umum apabila memang ditemukan pelanggaran yang melibatkan ASN, ada mekanisme yang ditempuh.

Inspektorat Kalteng, kata Sapto, tidak serta merta langsung mengambil atau melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran tersebut, ada mekanismenya. Inspektorat Kalteng dapat mengambil tindakan langsung, apabila yang melanggar adalah ASN dalam lingkup Inspektorat Kalteng.

Ternyata, lanjut Sapto, ASN yang melakukan pelanggaran berasal dari dinas atau instansi lain, maka diberikan tanggung jawab dapat menyelesaikan secara internal. Ada 3 tahapan dalam memberikan teguran. Teguran yang sifatnya ringan, sedang dan berat. Apabila dalam 3 tahapan tersebut, instansi terkait ternyata masih tidak mampu, maka dilimpahkan ke BKD. BKD menerima berkas, membentuk tim yang di dalamnya adalah Inspektorat.

Tim inilah, ungkap Sapto, yang akan menyelidiki dan menggali kebenaran informasi atas pelanggaran yang dilakukan. Hasil penyelidikan yang dilakukan Inspektorat, disampaikan ke pimpinan untuk kemudian nantinya diberikan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan Inspektorat di sini sebagai bagian dalam tim yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pidana Umum Kejati Kalteng Didi Haryono mengaku pihaknya telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka berinisial Al terkait penyebaran rekaman video mesum.

“Yang bersangkutan merupakan pejabat salah satu kantor dinas di Provinsi Kalteng,” singkat Didi kepada wartawan, Selasa (16/6).

Usai menerima SPDP, kejaksaan telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menyidangkan perkara itu. “Kami masih menunggu kelengkapan berkas dari penyidik Polda Kalteng,” tandas Didi. ded

iklan atas

Pos terkait

iklan atas