DPD Tolak Pilkada 9 Desember 2020

  • Whatsapp
DPD Tolak Pilkada 9 Desember 2020
iklan atas

JAKARTA/tabengan.com – Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akhirnya menerima dan memahami laporan Komite I DPD RI tentang usulan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Usulan Komite I terkait penundaan Pilkada terlihat dalam sidang paripurna DPD RI ke-10 yang berlangsung di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6), setelah pimpinan dan seluruh anggota DPD RI mendengarkan dengan seksama alasan yang tertuang dalam laporan yang disampaikan Wakil Ketua III Komite 1 DPD RI Abdul Kholik.

Ketua Komite 1 DPD Agustin Teras Narang menegaskan, bagi DPD sebagai wakil dari daerah tentu akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah.

Karena itu, tegas politisi senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI ini, demi keselamatan rakyat dari virus Corona yang belum mereda, Komite I DPD konsisten tolak pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020. Apalagi Komite I tidak pernah diminta pertimbangannya atau dilibatkan dalam rapat proses penundaan dan penetapan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

Padahal, kata Teras, sesuai dengan amanat Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dalam pasal 83 menyebutkan bahwa salah satu lingkup tugas Komite I adalah bidang Pemerintahan Daerah (termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah).

Menurut Teras, Komite I telah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPD RI pada 2 Juni 2020 melalui surat nomor: PU.04/1097/DPDRI/VI/2020 perihal Pernyataan Sikap Penolakan terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Selanjutnya pada 10 Juni 2020, melalui virtual meeting, Komite I telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI membahas pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Adeksi: Perlu Dikaji
Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Sigit Karyawan Yunianto memandang rencana pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini perlu dikaji secara matang dan mendalam. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama keamanan warga sebagai pemilih.

Pilkada adalah pesta demokrasi, harus ada kegembiraan dalam pesta. Pertanyaannya, di tengah pandemi seperti saat ini, apakah Pilkada akan memberikan kegembiraan?

Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode ini memberikan beberapa pandangan sebagai pertimbangan. Pertama, pemerintah daerah pada 2020 ini telah mendapatkan tanggung jawab yang besar dalam penanganan Covid-19. Dalam hal penganggaran untuk penanganan Covid-19, Pemda sudah tertatih-tatih. Dilakukan refocusing di berbagai bidang, kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dan, sejauh ini belum ada evaluasi atau penilaian, apakah proses itu sudah tepat atau ada potensi penyimpangan.

Penanganan Covid-19 ini pun belum berjalan maksimal. Ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pasien positif Covid-19 di berbagai daerah, bahkan banyak petugas medis terpapar. Belum lagi soal alat pelindung diri yang terbatas, sementara anggaran terus terkuras. Di tengah berbagai persoalan penanganan Covid-19, rencana Pilkada tentu akan memberikan beban baru. Lagi-lagi akan memakan biaya yang besar.

“Saat kondisi normal saja anggarannya besar, apalagi Pilkada saat pandemi. Tentu lebih besar lagi kebutuhan anggaran,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalteng ini, kepada Tabengan, Selasa (16/6). ist/adn/mel

iklan atas

Pos terkait

iklan atas