Komite I DPD RI Akan Usulkan Sengketa Kewenangan Lembaga ke MK terkait Pilkada 2020

  • Whatsapp
Komite I DPD RI Akan Usulkan Sengketa Kewenangan Lembaga ke MK terkait Pilkada 2020

JAKARTA/tabengan.com – Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menghasilkan penegasan ulang terhadap penolakan Pilkada yang akan digelar Desember tahun ini. Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak tahun ini sedianya digelar September namun kemudian digeser 3 bulan ke Desember karena imbas pandemi Covid-19.

Komite I DPD RI tetap berpandangan bahwa dalam kondisi pandemi yang juga telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo, penyelenggaraan Pilkada tidak elok bagi kehidupan rakyat. Bahkan pimpinan komite I DPD RI berencana mengusulkan dalam sidang paripurna DPD RI agar lembaga tersebut mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Komite I pada saatnya akan me-reservir (mencadangkan) haknya untuk melalui sidang paripurna yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 juni 2020 ini. Untuk mengusulkan, mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi RI,” ujar Teras Narang, Ketua Komite I DPD RI pada Rabu (10/6/2020).

Teras beralasan Pilkada serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu.

Kemudian anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah sebesar Rp9,9 triliun akan lebih bermanfaat bagi daerah bila dipakai untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak pandemi.

Pertimbangan lain adalah pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara. Angka ini belum termasuk penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh 270 daerah untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada dengan Protokol Covid-19.

Berdasarkan bahan paparan dari Kemendagri terkait proyeksi pendanaan Pilkada 2020, diketahui bahwa banyak daerah yang membutuhkan dukungan dana Anggaran Pendapata Belanja Negara (APBN). Hal ini merujuk update data Rabu 10 Juni 2020, ada 4 Provinsi yakni Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Jambi dan Kepulauan Riau yang butuh dukungan dana. Sisanya 96 kabupaten dan Kota juga membutuhkan dukungan dana. Total kebutuhan ini mencapai Rp958,39 miliar.

“Khusus Kalteng untuk dukungan APBD hanya Rp8,2 miliar dan daerah mengharapkan dukungan dana APBN hingga Rp73,79 miliar” jelas Teras.

Teras menambahkan untuk KPU Kalteng akan butuh sekitar Rp51,98 miliar sementara Bawaslu Kalteng akan butuh tambahan anggaran Rp18,29 miliar dan untuk proyeksi kebutuhan pengamanan akan ada tambahan Rp3,52 miliar.

Selanjutnya di seluruh Indonesia ada 99 KPU Daerah yang juga butuh tambahan dukungan dana sebesar Rp846,25 miliar. Lalu ada 56 Bawaslu daerah yang membutuhkan tambahan dana Rp76.36 miliar. Tambahan anggaran pengamanan di 17 daerah sebesar Rp35,78 miliar.

Komite I DPD berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya ditengah pandemi corona dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosioekonomi dan kesehatan masyarakat.

“Komite I memahami adanya usulan menggelar Pilkada pada Desember mendatang. Kami juga mengapresiasi penjelasan Mendagri. Kendati demikian kami tetap berpendapat, dalam kondisi ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang mesti dipegang semua pihak, Salus Populi Supreme Lex Esto” ujarnya. ist/adn

Pos terkait