Pemko Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut

  • Whatsapp
Pemko Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-turut
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menunjukkan LHP LKPD Pemko Tahun 2019 yang telah meraih opini WTP keempat kalinya usai melakukan video conference bersama BPK RI Provinsi Kalteng dari ruang Peteng Karuhei II Kantor Balai Kota, Kamis (11/6). TABENGAN/RONNY

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke Pemerintah Kota Palangka Raya.

Laporan hasil pemeriksaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bersama Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto melalui saluran video conference dari ruang Peteng Karuhei II Kantor Balai Kota, Kamis (11/6).

Penyerahan laporan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Wali Kota dan Ketua DPRD Palangka Raya. Usai menerima laporan pemeriksaan tersebut, Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan puji syukurnya atas prestasi yang telah berhasil diraih oleh Pemko, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Alhamdulillah Pemko kembali meraih opini WTP untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut. Tapi tentu saja dalam hal itu, baik dari penyelesaian rekomendasi, ternyata masih ada masalah yang jadi rekomendasi kepada Pemko untuk ditindaklanjuti. Termasuk masalah seperti aset masih terjadi di Pemko. Tapi dengan bimbingan dan petunjuk BPK, insya Allah secepatnya kami selesaikan rekomendasi itu dan mudahan bisa lebih baik ke depannya,” ujar Fairid.

Dengan diraihnya opini tersebut, kata Fairid, hal itu menandakan Pemko telah berkoordinasi dengan BPK RI Kalteng untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah dijalankan dengan baik, itu berarti transparansi dan akuntabilitas masih terjaga dengan baik di Pemko,” tuturnya.

Ke depannya, Fairid tetap berusaha mempertahankan opini WTP tersebut untuk tahun berikutnya. Dan untuk permasalahan-permasalahan yang menghasilkan rekomendasi bagi Pemko, dirinya optimis mampu menyelesaikannya dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan, dengan telah diterimanya LHP dari BPK RI ini, maka lembaga DPRD diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjutinya, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004.

“Sudah mulai kami susun, dan masuk dalam jadwal pembahasan di Badan Musyawarah. Cukup banyak rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama yang berkaitan dengan aset dan mereka sarankan agar lebih tertib dalam administrasi,” pungkas Sigit. rgb

Pos terkait