KPK Diminta Selidiki Anggaran Covid-19 Sebelum Pilkada

  • Whatsapp
KPK Diminta Selidiki Anggaran Covid-19 Sebelum Pilkada
Nashir Hayatul Islam

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Praktisi hukum meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kalimantan Tengah untuk mengawasi penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dan pencegahan Covid-19 sebelum berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Banyak masyarakat pertanyakan ke arah mana saja dana pencegahan Covid-19 digunakan. Mungkin saja dapat disalahgunakan untuk dana kampanye pihak tertentu,” ungkap advokat Nashir Hayatul Islam, Kamis (11/6).

Ketua Dewan Pembina Jubir Pancasila-Komunitas Bela Indonesia DPW Kalteng yang juga sebagai kader muda PDI Perjuangan Kalteng itu berharap orang-orang yang ikut kancah Pemilu dan nantinya terpilih adalah orang yang bersih.

Terkait penggunaan dana penanggulangan Covid-19, Nashir meminta ada keterbukaan atau transparansi dalam penggunaannya. Dia menyebut pemerintah daerah seharusnya berinisiatif menyampaikan detail penggunaan anggaran itu ke masyarakat tanpa diminta.

“Pemerintah kan dapat menggunakan fasilitas media massa, internet atau membuat website yang menampilkan penggunaan anggaran, sehingga dapat diakses oleh semua orang,” saran Nashir.

Dia meyakini dengan semakin terbuka data penggunaan penanggulangan Covid ini, maka semakin sejahtera masyarakatnya. Tapi jika semakin tertutup data penggunaan penangulangan Covid ini, maka semakin miskin dan susah masyarakatnya. Para penegak hukum jangan berdalih tidak dapat bertindak saat ini karena takut dituding menjadi kendala dalam proses penanganan Covid-19 ataupun proses Pilkada.

Nashir menyatakan, kehadiran penegak hukum untuk menyelidiki penyalahgunaan anggaran, justru harus siap dalam kondisi apapun saat awal dan bukan menanti selesainya penanganan Covid-19 dan Pilkada.

Sebab itu, para penegak hukum dari pihak kejaksaan maupun Polri, harus segera turun tangan memfilter ke arah mana penggunaan dana penanggulangan Covid-19 di wilayah Kalteng ini, agar jangan sampai ada penyelewengan dana yang mengarah korupsi.

Dia menyebut, ketegasan aparat penegak hukum untuk bertindak sejak awal mengungkap adanya penyelewengan dana, sebagai prestasi utama yang ditunggu-tunggu dari para kepala penegak hukum yang baru bertugas di Kalteng.

“Jangan sampai koruptor telanjur terpilih jadi gubernur atau wakil gubernur. Masyarakat akan rugi bila kepala daerahnya yang baru terpilih mendadak ditangkap karena korupsi,” pungkas Nashir. dre

Pos terkait