Pansus I Rapat Finalisasi Raperda Retribusi

  • Whatsapp
Pansus I Rapat Finalisasi Raperda Retribusi
Pansus I DPRD Kota Palangka Raya melakukan rapat finalisasi terkait pembahasan Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi, Rabu (10/6). TABENGAN/RONY

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Palangka Raya melanjutkan rapat finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi, Rabu (10/6).

Rapat yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD, dimulai pembahasan sejak Selasa (9/6), dihadiri seluruh SOPD yang berkaitan dengan retribusi, Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Ketua Pansus I, Riduanto saat ditemui Tabengan usai memimpin rapat mengatakan, banyak hal yang dibahas pihaknya bersama mitra kerja.

Mengingat Perda mengenai retribusi paling banyak bersentuhan dengan instansi dan badan lain karena bertujuan untuk menggali potensi Pendapatan Hasil Daerah (PAD).

Ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya terkait retribusi dari Dinas Kesehatan. Diketahui instansi terkait akan memberlakukan penarikan retribusi atas layanan yang diberikan.

Dalam draft yang diajukan Dinkes, lanjutnya, disampaikan pula hal yang terlanjur disampaikan dan dimasukan dalam draft, yakni mengenai retribusi layanan penyakit TB Paru dan HIV/AIDS.

“Akhirnya kita sepakat untuk mengeluarkannya dari draft retribusi Dinkes karena berdasarkan program pemerintah pusat untuk layanan penanganan penyakit TB Paru dan HIV/AIDS itu gratis,” ungkapnya.

Selain itu, untuk pembahasan bersama Dinas Pemadam Kebakaran, telah diajukan retribusi pemeriksaan alat-alat pemadam api ringan (Apar) yang dimiliki masyarakat maupun pihak swasta.

Dinas Damkar saat ini, kata Riduanto, telah memiliki teknisi bersertifikasi secara khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap Apar.

“Jika Perda ini telah terbit, maka Dinas Damkar akan menyurati pihak swasta atau masyarakat yang memiliki Apar untuk dilakukan pemeriksaannya. Besaran retribusinya tidak terlalu banyak, hanya sekitar Rp 5 Ribu/unit,” bebernya.

Sedangkan untuk pembahasan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), telah diajukan retribusi berupa pungutan terhadap taman dan hutan kota yang dimanfaatkan untuk kegiatan pernikahan serta retribusi videotron.

Untuk retribusi penggunaan taman dan hutan kota untuk pernikahan, Riduanto mencontohkan, seperti pemanfaatanuntuk kegiatan pernikahan maupun prewedding yang biaya retribusi itu akan dikembalikan untuk perawatan fasilitas umum itu sendiri.

“Mereka sudah sodorkan rincian perhitungannya. Besaran retribusinya juga tidak besar dan tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Untuk tahap selanjutnya, tambah legislator Fraksi PDIP ini, pada hari ini, Kamis (11/6), akan dilakukan rapat bersama tim Pansus untuk penyusunan dan melakukan koreksi terhadap draft Raperda, dipimpin juru bicara Pansus I Noorkhalis Ridha melalui sistem Video Conference.

“Kemudian pada Hari Jumat (12/6) besok, begitu pembahasan, penyusunan dan koreksi telah selesai dilakukan, akan segera diparipurnakan,” kata Riduanto.rgb

Pos terkait