Praktisi Hukum Soroti Polemik BLT

  • Whatsapp
Praktisi Hukum Soroti Polemik BLT
Guruh Eka Saputra
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Beredarnya data file penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Tengah untuk ribuan Kepala Keluarga di Kota Palangka Raya pada media sosial yang belakangan dibantah, masih menjadi sorotan sejumlah pihak. Ada yang meminta Dinsos Kota dan Provinsi sekadar mengklarifikasi, ada pula yang meminta agar melaporkan ke pihak berwajib.

“Dinsos masih belum ada kepentingan hukum untuk membuat laporan ke aparat penegak hukum,” kata praktisi hukum Kota Palangka Raya Guruh Eka Saputra, Minggu (7/6).

Menurut advokat yang juga Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palangka Raya itu, sikap Dinsos mengindikasikan adanya kemiripan data penerima di medsos dengan milik Dinsos.

“Karena Dinsos tidak berani memastikan hanya data nama penerima. Tapi jumlah penerima berkisar di angka atau persentase yang sama dengan yang di medsos,” urai Guruh.

Menurut dia, Dinsos seharusnya tegas menyatakan sikapnya, apakah data itu memang clear and clean atau hoaks untuk meredam polemik di masyarakat.

“Terkait nama penerima, memang tidak mudah untuk memastikannya karena harus disesuaikan dengan data dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan,” urai Guruh.

Sebagai praktisi hukum, Guruh berpendapat tindakan pelaporan melalui pidana adalah ultimum remidium, artinya tindakan akhir yang ditempuh setelah upaya nonlitigasi bisa ditempuh.

“Itulah asas hukum dalam pilihan penyelesaian secara pidana,” papar Guruh. Pilihan penyelesaiannya terkait beredarnya data hoaks bisa saja cukup dengan keterangan resmi dari kepala dinas yang bersangkutan yang menyatakan bahwa data tersebut tidak benar, namun keterangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keterangan pihak Dinsos yang membantah sebagai penyebar data ke medsos juga harus diimbangi dengan penyampaian data mereka yang kompeten.

“Sebagai upaya meredam opini dan ‘kegaduhan’ carut marut data penerima BLT,” saran Guruh.

Bila Dinsos hanya sekadar berkilah, tapi tidak menunjukkan sikap tegas, tidak menutup kemungkinan beredarnya opini negatif di masyarakat.

Tanggapan atau bantahan terkait data bansos pada media sosial itu cukup datang dari Dinsos Kota Palangka Raya dan tidak perlu diimbuhi tanggapan instansi lain atau kepala daerah. Terhadap kemungkinan ada pihak yang menyebarkan file PDF itu untuk menjatuhkan kredibilitas pihak Pemko Palangka Raya, Guruh berdalih tidak dapat menyimpulkan indikasi tersebut.

Dia beralasan belum cukup data atau peristiwa yang bisa dikonstruksikan, sehingga bisa cukup mendasari indikasi tersebut karena perlu melihat dampak setelah penyebaran data tersebut apa termasuk adanya pihak yang diuntungkan secara materil.

“Selama hal-hal tersebut belum muncul, maka terlalu prematur mengindikasikannya sebagai pembentukan opini menggoyahkan Pemko,” pungkas Guruh. dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas