Terkait Orang Kaya Masuk Data BLT, Ini Kata Dinsos

  • Whatsapp
Terkait Orang Kaya Masuk Data BLT, Ini Kata Dinsos
Rusmiati

SAMPIT/tabengan.com – Terkait masuknya sejumlah warga yang dianggap mampu seperti pengusaha dan keluarga pejabat sebagai penerima dana BLT, Kepala Dinas Sosial Kotim, Rusmiati mengatakan pihaknya hanya memvalidasi data yang diberikan oleh kelurahan, desa, RT dan RW.

Dinas Sosial, jelasnya, hanya melakukan validasi untuk orang yang belum menerima bantuan dari program yang dikelola oleh Dinsos Kotim. Seperti BPKH, BPMT, BST dan sejumlah program lainnya.

“Jadi karena mereka yang diusulkan ini jika belum menerima program dari kami, maka loloslah dia. Karena kami tidak memvalidasi orang per orang Harusnya dari bawah itu saat mengusulkan ke kami sudah selektif, orang yang mampu sudah tersaring, sehingga kami memvalidasi orang-orang yang memang belum menerima bantuan sama sekali,” Rusmiati, Jumat (5/6).

Selain itu, jelasnya, pihaknya juga diberikan tenggat waktu yang pendek untuk melakukan validasi, sementara data yang masuk untuk divalidasi ada puluhan ribu, dan tenaga yang melakukan validasi juga yang terbatas. Belum lagi data yang diberikan ke Dinsos Kotim juga banyak yang formatnya tidak sesuai, hal tersebut juga cukup menghambat tugas mereka dalam melakukan validasi.

Disampaikan, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Bank Kalteng agar penerima bantuan yang dianggap tidak berhak supaya dibatalkan. “Jadi sudah ada yang dibatalkan, dan ini kami sampaikan ke provinsi. Namun jumlahnya belum kami hitung karena masih berjalan. Termasuk yang suami Ketua DPRD Kotim itu juga sudah dibatalkan,” jelasnya.

Langkah tersebut, lanjutnya, juga harus didukung oleh pihak kelurahan dan desa, karena mereka lah yang tahu dalam daftar penerima ini, ada atau tidaknya orang yang mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial.

“Sebetulnya surat kami dari awal sudah jelas bahwa penerima bantuan ini adalah warga miskin atau rentan miskin yang terdampak covid-19. Dalam usulan yang disampaikan ke kami juga harus dilengkapi dengan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Namun tetap saja ada usulan yang masuk ke kami ternyata ada orang yang mampu,” lanjutnya.

Selain itu, sambungnya, yang mengusulkan bantuan sosial ini ke provinsi bukan hanya Dinsos Kotim saja, ada SKPD yang lain di Kotim juga mengusulkan ke provinsi dan dapat bantuan. Untuk Kotim ada 20 ribu lebih yang menerima bantuan provinsi, dari 20 ribu lebih tersebut yang murni usulan Dinsos Kotim hanya 16.093 KK saja. “Kalau dari kami sebetulnya mengusulkan 28 ribu KK, dan yang disetujui 16.093 KK. Sedangkan sekitar 4 ribu KK lainnya yang menerima bantuan dari provinsi itu bukan usulan kami,” terangnya. c-arb

Pos terkait