Pemprov Jangan Cari-cari Kesalahan Perusahaan, Nurul Edy: Kami Diperintah Pimpinan untuk Klarifikasi Data

  • Whatsapp
Pemprov Jangan Cari-cari Kesalahan Perusahaan, Nurul Edy: Kami Diperintah Pimpinan untuk Klarifikasi Data
Suasana pertemuan antara Tim Terpadu Pemprov Kalteng dengan PT Duta Borneo Pratama di Desa Sudan Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim, Kamis (4/6/2020).

SAMPIT/tabengan.com  – Kedatangan tim terpadu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke kawasan pertambangan bauksit PT Duta Borneo Pratama di Desa Sudan Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim, dengan alasan untuk klarifikasi data, Kamis (4/6/2020) lalu, disambut dingin oleh pihak perusahaan tersebut.

Manajer Operasional PT Duta Borneo Pratama, Rusdi mempertanyakan kedatangan tim dari pemerintah provinsi dengan agenda berbeda-beda dalam waktu dua pekan terakhir. Yang juga cukup aneh, lanjutnya, akhir Mei lalu, ada seorang warga negara asing didampingi salah satu pejabat Dinas ESDM Provinsi Kalteng datang ke lokasi tambang mereka tanpa seizin manajemen perusahaan.

Dia berharap pemerintah provinsi tidak mencari-cari kesalahan perusahaannya yang selama ini selalu berusaha patuh terhadap semua aturan.

“Ada apa ini? Kami keberatan dengan itu semua. Selama ini kami patuh terhadap aturan dan petugas dari instansi teknis yang melakukan pengawasan rutin juga kami layani dengan baik. Data juga selalu kami sampaikan sesuai aturan. Ada apa lagi? Kenapa perusahaan kami yang diperlakukan seperti ini,” terangnya, Kamis.

Pihaknya, jelas Rusdi, tidak menghalangi-halangi, tetapi hanya mempertanyakan karena ada yang dirasa janggal. Pihaknya selalu terbuka jika memang itu sesuai aturan karena perusahaan ini juga ingin terus berkontribusi terhadap daerah dan masyarakat, seperti yang selama ini dilakukan.

Hal senada disampaikan Gundra, pemilik perusahaan tambang tersebut. Menurutnya, pihaknya berkomitmen untuk mematuhi aturan serta berkontribusi terhadap daerah dan masyarakat. Karena itu dia berharap pemerintah membina dan mendukung operasional perusahaan mereka.

“Kami senang ditinjau dan dilakukan pembinaan karena saya juga tidak ingin beroperasi secara ilegal. Tapi kalau memang semua sesuai aturan, jangan seolah dicari-cari kesalahan kami,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai arahan pemerintah pusat, saat ini sektor pertambangan sedang digenjot karena menjadi harapan peningkatan pemasukan bagi negara di tengah lesunya sektor lain akibat dampak pandemi Covid-19.

Untuk itu dia berharap pemerintah daerah juga mendukung sektor pertambangan dengan cara memberi kemudahan dan kenyamanan dalam iklim investasi di daerah ini.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Nurul Edy mengungkapkan, kedatangan tim terpadu dari Pemprov Kalteng karena diperintah oleh pimpinan untuk klarifikasi data.

“Kalau soal kebijakan atau ada hal lain, saya tidak tahu. Apapun hasilnya, itu yang kami sampaikan kepada pimpinan,” katanya.

Tim Terpadu yang datang terdiri belasan orang. Mereka merupakan perwakilan dari sejumlah instansi seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Biro Hukum dan lainnya.

Kedatangan lanjutan dari tim namun dengan personel lengkap dan cukup banyak. Sebelumnya mereka datang dengan alasan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait masalah pengangkutan hasil tambang PT Duta Borneo Pratama dengan grup perusahaannya yaitu PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT CMM dan PT Silva Sari.

Nurul Edy beralasan, kunjungan pertama sebelumnya kurang maksimal sehingga kali ini yang datang adalah tim terpadu melibatkan lintas sektor. Namun dia menambahkan bahwa kunjungan kali ini juga untuk pengawasan.

Perdebatan sempat terjadi ketika perwakilan Dinas Perhubungan membahas masalah tersus dan meminta bukti berkas perizinannya. Pihak perusahaan memastikan bahwa semua perizinan sesuai aturan dan ada dasar hukumnya, hanya saja untuk berkasnya ada di kantor mereka di Sampit. c- arb

Pos terkait