Kasus Bank Pemerintah Di Kalteng, OJK: Kasus Pidana Bank Ranah Penegak Hukum

  • Whatsapp
Kasus Bank Pemerintah Di Kalteng, OJK: Kasus Pidana Bank Ranah Penegak Hukum
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandy
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kabar adanya salah satu bank pemerintah di Kalteng yang diperiksa aparat hukum, sehubungan masalah kredit utang jangka pendek tenor 1 tahun dikenakan bunga kredit dan sudah terealisasi tahun 2019, namun nilainya melebihi limit maksimal pengajuan kredit di bank tersebut, ditanggapi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandy.

Menurut Otto, jika persoalan menyangkut tindak pidana, hal tersebut bukanlah wewenang OJK. Ranah tindak pidana bukan di OJK, tapi ranah penegak hukum. Namun untuk pengawasan dalam menjaga kesehatan bank di Kalteng merupakan wewenang OJK. Otto berkomitmen akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum jika memang diperlukan.

“OJK Kalteng akan berkoordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum apabila dalam pengawasan ditemukan tindak pidana,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (2/6).

Otto menyebut, sebagai lembaga pengawas industri perbankan yang memiliki tupoksi untuk menjaga kesehatan perbankan, jika ternyata ada permasalahan berkaitan dengan hukum, maka OJK menjalankan mekanisme pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap dugaan penyimpangan yang ada.

“Salah satu pelaksanaan tugas OJK dalam pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB adalah melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan,” beber Otto.

Lebih lanjut Otto mengatakan, ada 2 pihak yang dapat melakukan penyidikan di OJK, yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dipekerjakan di OJK.

Otto menegaskan, sehat atau tidaknya sebuah bank bukan tergantung pada kasus pidana yang dihadapi bank tersebut, tapi lebih kepada penilaian tingkat kesehatan sesuai POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas