Camat Katingan Tengah Pertanyakan Data Bansos

  • Whatsapp
Camat Katingan Tengah Pertanyakan Data Bansos
Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, bersama Anggota Tim Reses DPRD Kalteng dari Dapil I, Duwel Rawing, Sengkon dan HM Sriosako foto bersama dengan jajaran pemerintah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, usai melaksanakan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di wilyah itu, Rabu (3/6).

PALANGKA RAYA/tabengan.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, melihat pembangunan dilapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus mensosialisasikan perilaku hidup sehat, ditengah Pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 di Kalteng.

Usai melaksanakan peninjauan ke Kecamatan Kamipang, rombongan kemudian bertolak di Kecamatan Katingan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, mengatakan, reses dilakukan bersama dengan beberapa Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I. Diantaranya Duwel Rawing, HM Sriosako dan Sengkon. Ada beberapa hal menjadi bahan dialog dalam reses tersebut, salah satunya terkait dengan masalah Bantuan Sosial (Bansos).

Srikandi Partai NasDem ini melanjutkan, dialog yang dilakukan dengan pihak Kecamatan, ada sejumlah hal yang dipertanyakan camat Katingan Tengah, khususnya penjelasan terkait dengan bansos. Uniknya, masyarakat lebih dahulu tahu terkait dengan data tersebut, dibandingkan dengan pemerintah dan perangkat Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi, justru pemerintah yang disalahkan.

Camat setempat kata Faridawaty mengungkapkan, terdapat sejumlah masalah dalam masalah bansos yang sampai di Kecamatan Katingan Tengah. Misalnya, jumlah kuota yang diusulkan tidak sesuai. Tidak itu saja, penerima Bansos itu sendiri tidak sesuai dengan kriteria, ini beberapa hal yang menjadi pembahasan dengan pihak kecamatan.

“Ini salah satu materi yang menjadi pembahasan dengan pihak kecamatan. Bansos pemerintah provinsi diberikan kepada 14.026 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah ini untuk Kabupaten Katingan dari 5 Dinas. Tahap I, diberikan sebanyak 1.868 KPM. Kita juga meminta kepada pemerintah provinsi, khususnya Dinas Sosial Kalteng, untuk dapat memperhatikan masalah BST,” kata Faridawaty via telepon kepada media ini, Rabu (3/6).

Ketua DPW Partai NasDem ini menyampaikan, BST yang diterima masih kekurangan, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kalteng untuk dapat memperhatikan permasalahan ini. Permasalahan lain yang juga perlu disikapi adalah masalah data keluarga miskin. Data keluarga miskin, setiap tahun sebenarnya diupdate.

Tapi, data tersebut tidak diketahui apakah digunakan atau tidak, karena buktinya data yang diberikan berbeda dengan daftar yang keluar dari penerima bantuan. Bahkan ada yang sudah meninggal tetap masuk sebanyak 2 orang. Ini beberapa hal yang menjadi bahan dialog bersama dengan pihak Kecamatan Katingan Tengah. ded

Pos terkait