Dewan Bahas RPJMD dan Pengawasan Anggaran Penanggulangan Covid-19

  • Whatsapp
Dewan Bahas RPJMD dan Pengawasan Anggaran Penanggulangan Covid-19
Badan Musyawarah DPRD menjalankan rapat bersama seluruh anggota DPRD dengan VidCon, Rabu (3/6) pagi. TABENGAN/RONY

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pada Rabu (3/6) pagi, anggota DPRD Kota Palangka Raya melakukan rapat bersama Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pengawasan penggunaan anggaran yang digunakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di kota setempat.

Rapat melalui Video Conference (VidCon) tersebut dipimpin Wakil Ketua I Wahid Yusuf dan diikuti seluruh anggota DPRD lainnya.

“Secara umum, dalam rapat Banmus ini kami membahas tentang jadwal pelaporan RPJMD, retribusi daerah, evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masalah anggaran penanganan Covid-19. Selanjutnya dalam waktu dekat kita akan rapat kembali serta melalukan sidang paripurna,” kata Wahid kepada Tabengan.

Politisi muda Partai Golkar itu menjelaskan, untuk agenda lainnya, dari DPRD sendiri masih belum ada, pasalnya saat ini pihkanya memfokuskan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan masalah Covid-19.

Terkait penggunaan dana anggaran, ujar Wahid, pihaknya masih menunggu laporan dari tim penanganan Covid-19 serta dinas teknis terkait.

“Salah satu tupoksi lembaga DPRD adalah pengawasan. Kita fokus mengawasi penggunaan anggaran, baik dalam hal program pembangunan daerah, retribusi dan hingga langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk pencegahan Covid-19 ini. Kebetulan juga ketua DPRD masuk menjadi tim gugus tugas penanganan Covid-19, jadi beliau juga mengetahui detail tentang itu. Untuk panitia khusus (Pansus), angaran kita tidak ikut, karena kita juga mengetahui jika pemerintah kota telah menggandeng KPK dan pihak Kejaksaan Negeri untuk membantu pengawasan,” jelasnya.

Untuk hasil pembahasan lebih lanjut, pihaknya menunggu hasil dari rapat final yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Termasuk peningkatan optimalisasi BUMD milik Pemko yakni PDIM dan PDAM, peningkatan retribusi daerah, dan Pansus pembahasan rancangan peraturan daerah.rgb

Pos terkait