Carut Marut Data BLT Provinsi Kalteng, Ribuan Calon Penerima Diverifikasi Ulang

  • Whatsapp
Carut Marut Data BLT Provinsi Kalteng, Ribuan Calon Penerima Diverifikasi Ulang

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Munculnya daftar nama-nama penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau pekerja rentan terdampak Covid-19 Provinsi Kalteng di Kota Palangka Raya, membingungkan masyarakat Palangka Raya.

Pasalnya, data yang beredar di Medsos tertanggal 27 Mei 2020 tersebut, tertera nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Provinsi Kalteng berjumlah 20.031 orang untuk warga Kota Palangka Raya, namun ketika dikonfirmasikan ke pihak kelurahan mengaku tidak ada menerima data dari Provinsi Kalteng.

“Kami hanya menerima data dari Dinsos Kota, yang sebelumnya diusulkan dari RT kemudian ke Kelurahan,” kata pihak Kelurahan Kereng Bangkirai. Bahkan, saat ini pihak RT di kawasan tersebut menyatakan bahwa data itu hoaks.

Padahal pada 1 Juni 2020, Gubernur Kalteng telah menyerahkan bantuan Rp10.015.500.000 untuk 20.031 penerima di Palangka Raya, jumlahnya sama persis dengan daftar nama beredar tersebut.

Dalam Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Provinsi Kalteng, tertulis untuk bantuan untuk Dinsos Palangka Raya (update 17 Mei 2020 dan update 30 Mei 2020), berjumlah 15.414, sementara dari usulan Dinas dan Biro berjumlah 4.000 lebih.

Jadi, karena saat ini hanya data Kelurahan yang dipergunakan, diperkirakan sekitar 4.000 penerima yang ada dalam data BLT Provinsi akan kebingungan, apakah mereka menerima atau tidak?

Seperti yang terjadi pada Skm (67), warga Jalan RTA Milono Palangka Raya. Skm merupakan salah satu dari ratusan penerima dana BLT dari Provinsi Kalteng, yang diperkirakan tidak akan menerima di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini hanya bisa pasrah. Ketika dia datang untuk cek data di Kelurahan Kereng Bangkirai, Selasa (2/6) pagi, ternyata namanya tidak ada, padahal nama dan NIK-nya ada di nama-nama penerima BLT dari Provinsi Kalteng berjumlah 20.031 tersebut. Sebelumnya, dia menyerahkan Kartu Keluarga-nya melalui pihak Biro Kesra Provinsi Kalteng.

Dia juga kecewa, pihak Kelurahan setempat tidak bisa menjelaskan, apakah data yang ada di tangannya tersebut benar atau tidak, karena keterbatasan informasi yang diterima pihak Kelurahan setempat. Sangat carut marut.

Sementara itu, pihak Dinas Sosial Provinsi Kalteng ketika dikonfirmasi pada 30 Mei 2020 dan 31 Mei 2020 mengatakan data yang dipergunakan adalah sama dengan data yang beredar di Medsos tersebut. “Kemungkinan Data tersebut akan diverifikasi ulang, karena banyak yang tidak singkron, bahkan ada penerima yang orang kaya,” kata pihak Dinsos Kalteng saat itu.

Data Tidak Sinkron
Dari pantauan, sangat banyak data yang tidak sinkron dengan data yang sebenarnya. Misalnya, alamat penerima berbeda dari yang sebenarnya, NIK yang salah, bahkan nama Kelurahan tempat penerima berbeda dengan data KTP penerima.

Terpisah, Lurah Bukit Tunggal Heri Fauzi menuturkan, pemerintah daerah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan BLT kepada mereka yang terdampak secara langsung.

“Mekanisme pendataan BLT yang pertama akan dilakukan dan fokus pada lingkup RT, sebagai perpanjangan tangan pemerintah tingkat bawah yang memahami bagaimana kondisi masyarakat secara langsung. Kemudian hasil pendataan diserahkan ke kelurahan, dan kami ajukan ke Dinas Sosial Kota. Terkait masalah ada pengajuan data tambahan dari Dinas Sosial Provinsi untuk kelurahan, kami tidak mengetahuinya,” ujar Heri kepada Tabengan, Selasa (2/6). dor

Pos terkait