TAPD Kalteng 2 Kali Mangkir di Rapat Banggar

  • Whatsapp
TAPD Kalteng 2 Kali Mangkir di Rapat Banggar
Irawati
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), dari Fraksi PDI Perjuangan Irawati menyesalkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, yang mangkir saat diundang dalam rapat badan anggaran (Banggar) bersama DPRD Kalteng.

Menurutnya, DPRD Kalteng sudah menjadwalkan rapat Banggar, Jumat (29/5) siang. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan, surat undangan juga telah disampaikan kepada pihak TAPD Pemprov Kalteng. Namun, saat pelaksanaan tidak ada satupun TAPD yang hadir.

“Hari inikan harusnya kita rapat Banggar dengan TAPD, namun mereka tidak hadir. Intinya Dewan kecewa adanya penolakan TAPD Pemprov untuk tidak menghadiri rapat Bangar ini,” kata Irawati, saat dihubungi Tabengan, melalui pesan WhatsApp, Jumat (29/5).

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi Pemerintahan, Hukum, Politik dan Keuangan ini menjelaskan, ini merupakan yang kedua kalinya penolakan yang dilakukan oleh eksekutif. Dengan alasan bahwa rapat Banggar itu tidak wajib dalam kegiatan refocusing anggaran.

“Inikan sangat tidak masuk akal, karena yang namanya refocusing itu sudah lewat, kalau Dewan mengundang TAPD rapat dengan Banggar itu dalam ranah fungsi pengawasan sesuai tata tertib (Tatib) dan SKB Menkeu-Mendagri, yaitu pengawasan pelaksanaan anggaran penanganan Pandemi Covid-19 Kalteng,” tegas Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Covid-19 dan Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah ini juga menjelaskan, Gubernur Kalteng lewat surat edaran (SE) Nomor: 050/35/TAPD/2020, Tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalteng, melaksanakan rasionalisasi dan realokasi anggaran SOPD di lingkup Pemprov Kalteng.

Dalam SE tersebut disertai lampiran yang berisi besaran anggaran untuk tiap SOPD. Namun ketentuan besaran anggaran tersebut tidak disertai oleh penjabaran peruntukan anggaran tersebut. Sementara sesuai dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ, No. 177/KMK.07/2020, tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; Diktum Kedua, Huruf b dan Huruf c, rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja.

Kemudian Berdasarkan simulasi rasionalisasi 50 persen Belanja Barang dan Jasa, serta 50 persen Belanja Modal (tanpa merasionalisasi Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung (BL)), terdapat tiga SOPD yang diberikan alokasi BL sangat besar, diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik) yang seharusnya maksimal alokasi BL yang teranggarkan sebesar Rp271 miliar lebih, namun alokasi yang ditetapkan sebesar Rp504 miliar lebih, atau ada penambahan alokasi sebesar Rp233 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) seharusnya maksimal alokasi BL yang teranggarkan sebesar Rp511 miliar lebih, namun alokasi yang ditetapkan sebesar Rp648 miliar lebih atau ada penambahan Rp136 miliar lebih. Kemudian, Dinas Kehutanan (Dishut) seharusnya maksimal alokasi BL yang teranggarkan sebesar Rp65,2 miliar lebih, namun alokasi yang ditetapkan sebesar Rp113 miliar lebih atau ada penambahan alokasi sebesar Rp47 miliar lebih.

“Keputusan pengganggaran semacam itu jelas bertentangan dengan amanat SKB Mendagri dan Menkeu nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020. Kalau penganggaran semacam itukan akan menimbulkan pertanyaan, mengapa setelah realokasi anggaran dalam rangka refocusing dan realokasi untuk penanganan pandemu Covid-19 terdapat tiga SOPD yang diberikan alokasi BL sangat besar? Apa dasar hukum pengambilan keputusan itu. Kemudian apa kaitan antara anggaran yang sangat besar bagi ketiga SOPD tersebut setelah realokasi dengan upaya penaganan pandemic Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Inikan semua perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran,” pungkasnya. sgh

iklan atas

Pos terkait

iklan atas