Gubernur: Bansos Dikorupsi, Hukum Seberat-beratnya!

  • Whatsapp
Gubernur: Bansos Dikorupsi, Hukum Seberat-beratnya!
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Bupati Kotim H Supian Hadi ketika menyerahkan bantuan sosial terdampak secara simbolis untuk warga Kotim, Kamis (27/5/2020). MAYA SELVIANI
iklan atas

SAMPIT/tabengan.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menegaskan akan menindak tegas apabila ada oknum penyalur bantuan yang menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan pada masa pandemi Covid-19. Bahkan, ia meyakinkan kepada siapapun yang melihat atau menemui ada oknum yang melakukan korupsi dana bansos, segera laporkan kepada yang berwajib.

“Tidak usah ragu (melapor), jika ada yang menyimpang segera laporkan. Nanti akan saya minta untuk dihukum seberat-beratnya,” tuturnya ketika acara penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kotim, Kamis (28/5/2020).

Sugianto tampak benar-benar mewanti hal tersebut. Bahkan ketika melakukan penyerahan secara simbolis, ia menekankan lagi kepada penyalur bantuan untuk betul-betul menyalurkan kepada penerima. Dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan yakni sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga.

Hal itu dikarenakan dana bansos tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Bahkan, menurutnya sejak awal ia telah meminta agar proses pemberian bantuan sosial ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan dukungan pendampingan dari aparat penegak hukum dan aparat pengawasan interen pemerintah (APIP).

“Bantuan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, untuk itu saya tekankan kepada seluruh pelaksana penyaluran bansos untuk tidak main-main. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan keterlambatan penyaluran yang tidak perlu,” tegasnya.

Terkait penyaluran bantuan tersebut, jelas Sugianto, penerima bansos yang berasal dari APBD Pemprov Kalteng berjumlah 180.747 kepala keluarga. KPM menerima bantuan yang disalurkan melalui Bank Kalteng dengan nilai bantuan sebesar Rp90 miliar lebih.

Ia juga menerangkan bahwa proses pendataan penerimaan bansos diawali dengan pengajuan data keluarga terdampak oleh Pemkab se-Kalteng. Kemudian data tersebut diverifikasi dan divalidasi okeh Pemprov agar tidak ada data yang salah, tumoang tindih atau terduplikasi.

“Saya juga meminta kepada seluruh instansi terkait dan bhabinkamtibmas dan babinsa untuk menelusuri warga terdampak yang belum tersentuh bantuan agar mendapatkan bansos di kesempatan berikutnya,” terangnya. c-may

iklan atas

Pos terkait

iklan atas