Pansus Minim Data Penyaluran Bansos, DPRD Kalteng Akan Surati Dinsos

  • Whatsapp
Pansus Minim Data Penyaluran Bansos, DPRD Kalteng Akan Surati Dinsos
YOHANES FREDDY ERING
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pemerintah Pusat telah mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat bisa disalurkan secara transparan dan tepat sasaran. Hal itu bertujuan agar bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terdampak Corona Virus Disease atau Covid-19.

Namun, di Kalteng hingga saat ini data penyaluran bansos yang dilaksanakan pemerintah tersebut masih minim, belum diketahui berapa jumlahnya. Berapa yang sudah disalurkan ke masyarakat dan berapa yang saat ini masih dalam proses pendaftaran maupun yang sedang dalam tahap verifikasi.

Ini menjadi sorotan kalangan DPRD Kalteng, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Covid-19 dan Tim Pengawasan Penyaluran Bansos Pemerintah.

Ketua Pansus Y Freddy Ering saat dihubungi Tabengan, Jumat (22/5), mengatakan, hingga saat ini pihaknya hanya mengantongi sebagian kecil data penerima maupun penyaluran bansos yang telah dilaksanakan Pemprov Kalteng.

Padahal, pihaknya sangat memerlukan data tersebut dalam rangka melaksanakan pengawasan di lapangan. Apakah bansos tersebut telah tersalurkan dengan transparan atau tepat sasaran ke masyarakat.

“Baru sebagian kecil data yang kita terima, data ini sebenarnya sangat penting agar Dewan bisa melaksanakan pengawasan di lapangan,” kata Freddy.

Dikatakan, pihaknya dari DPRD Kalteng telah beberapa kali meminta data penyaluran bansos yang dilaksanakan pemerintah. Namun, sampai sekarang belum bisa dipenuhi oleh SOPD terkait.

Meski demikian, DPRD Kalteng akan kembali menyurati SOPD terkait khususnya Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng agar bisa segera menyerahkan data-data penyaluran bansos yang dilaksanakan di Bumi Tambun Bungai ini.

“Nanti akan ada surat dari kita ke Dinsos, minta data hasil penyaluran baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan yang lainnya,” tegas legislator dari PDI Perjuangan ini. sgh

iklan atas

Pos terkait

iklan atas