KPK: Media Lokal Harus Awasi Penyaluran Bansos di Kalteng

  • Whatsapp
KPK: Media Lokal Harus Awasi Penyaluran Bansos di Kalteng

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya mitigasi tindak pidana korupsi, dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya terhadap upaya percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal itu ditegaskan Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha saat Rapat Koordinasi tentang Publikasi Program Penanganan Covid-19 melalui video conference, yang diikuti Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho dan Inspektur Kabupaten/Kota, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kalteng Sutoyo, serta Kepala Dinas Kominfo dan Kabag Humas Kabupaten/Kota se-Kalteng, termasuk sejumlah perwakilan media di Palangka Raya, Jumat (15/5).

Pada kesempatan tersebut, KPK juga meminta Pemerintah Daerah selalu membangun sinergitas dan hubungan baik dengan media, guna memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, mendorong Pemda agar membuka akses informasi yang luas kepada media masa, terutama pemberitaan penanganan Covid-19, seperti informasi tentang penyaluran bantuan sosial (Bansos), realisasi dan refocusing anggaran serta pengadaan barang/jasa untuk menghindari konflik sosial di tengah masyarakat.

Pada Rakor tersebut, KPK juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Humas Pemda dan media, yakni, pertama, Humas Pemda harus selalu meng-update agenda masing-masing Pemda terkait percepatan penanganan Covid-19, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan agenda Pemda lainnya.

Kedua, Humas Pemda harus memanfaatkan website resmi Pemda dalam setiap pemberitaannya sebagai bentuk cross check masyarakat terhadap pemberitaan pada media lokal.

Ketiga, penggunaan aplikasi media sosial mainstream, seperti Facebook dan Twitter dapat dilakukan, namun website resmi Pemda tetap sebagai media utama dalam publikasi kepada masyarakat.

Keempat, media lokal diharapkan peran aktifnya dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial melalui publikasi pada media masing-masing, sehingga terjalin sinergisitas antara Humas Pemda dan media lokal.

Sementara itu, Plt Kabiro Protokol dan Komunikasi Publik Setdaprov Kalteng Sutoyo, seusai mengikuti Rakor dengan KPK itu, menegaskan, sinergitas dan kerjasama dengan media selama ini terjalin baik.

“Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalteng, Diskominfosantik Kalteng serta Biro Protokol dan Komunisasi Publik Setda Kalteng sebagai koordinator publikasi dan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kalteng,” kata Sutoyo.

Demikian juga kerja sama pemberitaan dengan media masa tidak ada masalah dan kerja sama tersebut melibatkan 8 media cetak harian, termasuk 3 media cetak mingguan/bulanan, 16 media online, 6 media televisi, 6 media radio dan 2 media yang membawa nama KPK.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng Ika Lelunu, menyatakan, kerja sama publikasi kegiatan Gugus Tugas Covid-19 Kalteng dengan media massa mulai Siaga Darurat sampai masa Tanggap Darurat, tidak ada masalah. dkw

Pos terkait