Pansus Bertugas Mengawasi, Bukan untuk Menghalangi

  • Whatsapp
Kuwu Senilawati
Kuwu Senilawati

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Persepsi yang menyebar dimasyarakat saat ini, terkait panitia khusus (Pansus) dan Pengawasan bantuan sosial (Bansos) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang dibentuk untuk menghalangi kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19, ditanggapi oleh salah satu anggota Pansus, Kuwu Senilawati.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini mengatakan bahwa Pansus yang dibentuk DPRD Kalteng, bukan untuk menghalangi pemerintah. Melainkan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam menangani wabah yang sedang terjadi saat ini.

“Pansus ini dibentuk bukan untuk menghalangi pemerintah, melainkan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini. Jadi saya tegaskan, persepsi tersebut sama sekali salah dan tidak tepat,” ujar Kuwu, Kamis (12/5).

Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng ini menuturkan, sebagai mitra eksekutif, pihaknya ingin agar anggaran yang disalurkan untuk penanganan pandemi dapat dipergunakan dengan maksimal, transparan dan akuntabel. Hal ini mengingat bahwa Kalteng merupakan wilayah yang mengucurkan dana penanggulangan terbesar se-Indonesia.

“Setiap anggaran yang dikucurkan, tentu harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara maksimal, transparan dan akuntabel. Sebab, semakin besar anggaran yang ada, maka semakin besar potensi penyimpangannya atau penyalahgunaannya. Oleh karena itu lah, kami sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang, sangat wajar untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kalteng ini pun menyampaikan, permintaan dari pihak Pansus kepada pihak eksekutif agar dapat segera menyampaikan rancangan penggunaan anggaran Covid-19 bukanlah tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan agar legislatif bisa mengingatkan apabila kelak terjadi kesalahan dari segi penggunaan anggaran yang ada.

“Kami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, itu lah yang harus digarisbawahi. Agar kami bisa mengingatkan apabila suatu saat terjadi kesalahan baik dari segi realokasi anggaran maupun penyaluran Bansos melalui data yang disampaikan dan data yang kami pegang,” pungkas Kuwu. bob

Pos terkait