Wali Kota Terbitkan Edaran THR

  • Whatsapp
Wali Kota Terbitkan Edaran THR
Fairid Naparin

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menerbitkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor 176/Sekre-01/Naker/V/2020 terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2020 bagi pekerja/buruh. Adapun SE yang terbit pada tanggal 11 Mei 2020 tersebut ditujukan kepada pimpinan perusahaan di seluruh Kota Palangka Raya.

“Pemko mengeluarkan edaran ini berdasarkan menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI dan surat Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) perihal pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan di perusahaan dalam masa pandemi Covid-19,” tuturnya saat di konfirmasi via pesan online, Selasa (12/5).

Disebutkan, terdapat tiga poin penting yang terkandung dalam surat edaran tersebut yang harus diperhatikan pimpinan perusahaan, terkait penyaluran pembayaran THR di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, perusahaan diimbau melaksanakan edaran Menteri Ketenagakerjaan RI dan surat edaran Gubernur Kalteng, guna memastikan perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR keagamaan kepada karyawannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian poin kedua, pimpinan perusahaan diminta segera melakukan dialog dengan para pekerja atau buruh untuk mendapatkan kesepakatan terhadap pembayaran THR keagamaan, serta melaporkan hasil kesepakatan dialog tersebut kepada Wali Kota melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya.

“Terakhir, koordinasi lebih lanjut bisa dilakukan di Disnaker Kota Palangka Raya. Saya berharap semoga perusahaan-perusahaan di sini bisa mendapatkan solusi tentang pembayaran kewajiban THR keagamaan kepada buruh atau pegawainya secara adil,” tutupnya.

THR Karyawan Bisa Ditunda
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 terus menjadi sorotan. Kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menunda atau mencicil THR menjadi bola panas, bahkan bahan untuk uji materiil di Mahkamah Agung.

“Karyawan atau buruh yang merasa dirugikan haknya agar melapor ke Posko Konsultasi dan Pengaduan THR tahun 2020,” saran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan BPJS Amir Husein, Selasa (12/5).

Menurut Amir, selama masa pandemi Covid-19, terdapat 157 perusahaan di Kalteng terkena dampak. “Tenaga kerja terdampak 2.466 orang, dengan rincian sebanyak 340 orang di PHK dan 2.126 orang dirumahkan tanpa digaji,” beber Amir.

Untuk perusahaan yang masih berjalan atau tidak bangkrut, tetap wajib membayar penuh THR buruhnya.”Boleh mencicil, tapi harus dengan kesepakatan dengan karyawannya,” sebut Amir.

Batas mencicil atau menunda THR adalah hingga Desember 2020 atau bila melebihi, maka pengusaha mendapat sanksi dari pemerintah.

Amir menyatakan pihaknya tetap berpedoman pada SE Menaker selama masih berlaku atau belum dicabut. Bahkan Gubernur Kalteng menyikapi SE itu dengan menyurati kepala daerah kota dan kabupaten se-Kalteng untuk memastikan perusahaan pada wilayah masing-masing melakukan langkah sebagaimana dalam SE Menaker untuk memastikan pembayaran THR pekerjanya.

Bagi buruh yang masih merasa dirugikan akibat penundaan, pencicilan, atau pemotongan THR agar segera melapor ke Posko pengaduan pada daerah masing-masing kota atau kabupaten. Pihak Disnakertrans akan menjadi mediator antara pengusaha dan buruh untuk mencari jalan tengah yang saling disetujui semua pihak.

“Bila masih belum tercapai kata sepakat, pekerja dapat melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial,” pungkas Amir. rgb/dre

Pos terkait