Penyaluran Bansos Diimbau Tanpa Foto Gubernur

  • Whatsapp
Penyaluran Bansos Diimbau Tanpa Foto Gubernur

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), memberikan jawaban terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Setia Pria Husada, pada penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan Pemerintah Kalteng menyampaikan sejumlah hal.

Setia mengatakan, bantuan sosial agar tidak mencantumkan fotop gubernur dan wakil gubernur pada kemasan, bungkus, amplop bantuan dengan memperhatikan pers release Koordinator Wilayah IV KPK Nana Mulyana, pada 6 Mei 2020 menyatakan pemberian bansos agar tidak dihubungkan dengan momen pemilihan kepala daerah, bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Juga lanjut Setia, himbauan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk tidak memasang foto pemimpin daerah pada paket bansos. Tidak saja masalah pencantuman foto, biaya pelibatan petugas pendamping dari instansi vertical dalam penyaluran bantuan tunai yang dilakukan secara door to door dapat dianggarkan pada BTT mengacu pada lampiran Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Kami menyaranakn, agar proses penyaluran bantuan lebih secure atau aman dan efisien, sebaiknya dilakukan melalui PT Pos Indonesia, atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” kata Setia, pada pers realesenya, Jumat (8/5) di Palangka Raya.

Setia melanjutkan, calon penerima bansos yang diusulkan melalui proses verifikasi dan validasi serta cleansing yang memadai, sehingga tepat sasaran dan mengurangi risiko duplikasi. Gubernur juga diminta untuk dapat menyusun regulasi terkait penyaluran bansos, yang mengatur antara lain mekanisme pendataan, mekanisme persyaratan penerima, dan mekanisme penyaluran. Regulasi ada semata untuk tata kelola yang baik.

Bansos, ungkap Setia, diberikan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 selama 6 bulan (April, Mei, dan Juni) sebesar Rp 600 ribu/KK/bulan. Penerima merupakan masyarakat miskin yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima juga diberikan diluar penerima bansos Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan Dana Desa.ded

Pos terkait