100.006 KK di Kalteng Terima Bansos Tunai

  • Whatsapp
100.006 KK di Kalteng Terima Bansos Tunai
Suasana pengambilan bantuan sosial tunai oleh warga, di Kantor Pos Palangka Raya, Sabtu (9/5). TABENGAN/ DANIEL

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sebanyak 100.006 Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima bantuan sosial tunai. Bansos tunai ini akan dilaksanakan selama tiga bulan. Bantuan tersebut sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalteng Budi Santoso menyampaikan, per bulannya tiap kepala kelaurga akan menerima Rp600 ribu. Sumber anggaran tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bansos tunai ini diberikan kepada masyarakat sebagai upaya dalam menekan dampak sosial selama masa pandemi Covid 19 di Kalimantan Tengah,” kata Budi, Sabtu (9/5).

Penerima bantuan sosial tunai ini diberikan kepada mereka yang di luar penerima kartu sembako, program Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Adapun kriteria penerima bansos tunai ini merupakan masyarakat miskin yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial dan pekerja atau masyarakat rentan.

Dinas Sosial Provinsi kalteng juga membuka hotline service layanan aduan bansos tunai untuk Kalteng, melalui email dinsosprovkaltengbansoscovid@gmail.com serta kemudian untuk nomor whatsaap 081318149169. Dia berharap apa yang dilakukan ini bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian bansos tunai yang diberikan diharapkan bisa membantu masyarakat dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19 selama ini. Masyarakat yang nantinya menerima bansos tunai tersebut, sesuai data yang sudah diperoleh pemerintah pusat melalui Dinsos Kalteng dan Dinsos Kabupaten/Kota yang ada di daerah itu.

Pendataan Tidak Akurat
Sebagian warga terdampak Covid-19 yang datang untuk memperoleh pembagian bansos tunai di Kantor Pos Palangka Raya, Sabtu, kecewa. Pasalnya, setelah datang dengan surat-surat dokumen yang lengkap tidak memperoleh dana sebesar Rp600.000 dari Kemensos RI tersebut.

Mona, salah satu warga dari Kelurahan Menteng, mengatakan, BLT tidak diterimanya lantaran ada kendala di Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Mona juga mengatakan solusi dari petugas Kantor Pos, dirinya harus telusuri dulu dari RT, kelurahan dan Dinsos.

“NIK di KK tidak terdaftar. Dari kelurahan dan RT ini, saudara saya ini dapat. Karena kami sudah pecah data KK. Petugas tadi katakan Kantor Pos tidak ada wewenang. Dan diarahkan urus data ke Dinsos atau Dukcapil,” beber Mona.

Lebih lanjut Mona mengatakan, ada kerancuan data ketika pengecekan NIK. “Kalau cek di per NIK, nomor NIK sama, nama sama, alamat sama, tapi orangnya beda. Atau nama sama, alamat sama, umur beda,” imbuhnya.

Astuti, salah seorang sanak yang menemani Mona mengakui bahwa mereka telah pecah KK, namun ibu terdaftar dan mendapatkan BLT, sementara mereka tidak.

“Mama dapat, tapi kami tidak,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Edi Sukardi, Ketua RW 5 Kelurahan Menteng mengakui bahwa banyak warganya yang tidak terdaftar sehingga tidak memperoleh BLT dari Kemensos RI.

“Ini jelas kesalahan dari Dinsos, mereka memakai data dari 2016. Jadi data lama yang mereka pakai sedangkan yang paling memerlukan banyak. Tapi tidak di daftar,” ungkap Edi, saat dibincangi Tabengan.

Edi menambahkan, pihaknya telah memberikan data yang baru, jauh sebelum wabah Covid-19 muncul.

“Sudah lama dibuat daftar yang baru tapi yang dikeluarkan Dinsos yang lama daftarnya. Bagaimana kami tidak curiga kalau ada penyelewengan, korupsi” ucapnya.

Edi juga menyebut dirinya tidak membeda-bedakan, warga perantauan dari luar Kalimanta asalkan ada keterangan domisili dan KTP atau KK dari tempatnya berasal ada akan direkomendasikan untuk mendapatkan BLT.

“Warga luar bisa dapat, asal domisili. Dilampirkan kartu keluarga dan KTP. Karena inikan musibah nasional,” tutupnya. dsn/yml

Pos terkait