Potong THR, Pengusaha Dapat Dituntut ke Pengadilan

  • Whatsapp
Potong THR, Pengusaha Dapat Dituntut ke Pengadilan
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah memberi lampu hijau bagi pengusaha yang hendak menunda atau mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan selama pandemi Covid-19.

“Pengusaha yang tidak membayar atau memotong THR tanpa persetujuan bersama karyawan dapat dituntut ke pengadilan,” tanggap Ketua DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Palangka Raya, Suriansyah Halim, Sabtu (9/5/2020).

Menjelang Hari Raya Idul Fitri tanggal 24 Mei 2020 ini, ada sejumlah karyawan atau pekerja yang merasa khawatir bila tidak mendapat atau terpotong THR-nya. Penyebabnya, selama pandemi Covid-19 banyak karyawan berbagai perusahaan telah dirumahkan dan banyak di antaranya telah mengalami pemotongan gaji.

Menurut Halim, THR adalah hak pendapatan non upah karyawan sebagai mitra kerja pengusaha dalam membangun perusahaan. Dia menilai kebijakan pemerintah untuk memberi kesempatan penundaan atau mencicil THR adalah wajar selama masa pandemi. Penundaan atau pencicilan pembayaran THR tidak boleh sepihak oleh pengusaha melainkan berdasar dialog atau kesepakatan dengan para karyawan.

“Tapi ingat, THR tetap wajib terbayar sebanyak 100 persen atau tanpa ada potongan,” seru Halim mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.

Seandainya tidak tercapai kata sepakat terkait THR, maka ada mediasi tripartit antara Dinas Tenaga Kerja, pengusaha, dan karyawan atau buruh. Bila belum tercapai kata sepakat juga dan karyawan merasa dirugikan, masih ada jalan lain melalui proses hukum sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 Halim juga mengingatkan karyawan atau buruh bahwa PHI hanya sebagai wadah untuk menuntut ganti rugi real atau nyata karyawan kepada pengusaha, namun tidak dapat menuntut lain misalnya ganti rugi imateril.

“Pengusaha jangan manfaatkan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk tidak membayar gaji karyawan. Kalau ngotot tidak mau membayar gaji dan THR, lebih baik perusahaan ditutup dan dinyatakan bangkrut,” pungkas Halim. dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas