Perwali PSBB Ditarget Selesai Secepatnya

  • Whatsapp
Perwali PSBB Ditarget Selesai Secepatnya
Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PSBB di halaman Aula Palampang Tarung, Jumat (8/5) pagi. TABENGAN/RONY

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengambil langkah sigap setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menkes RI terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota setempat pada 7 Mei lalu.

Jumat (8/5), pihak terkait langsung melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan PSBB di halaman Aula Palampang Tarung Kota Palangka Raya.

Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah usai memimpin rapat mengatakan, setelah menerima SK tersebut akan berupaya secepatnya menyelesaikan regulasinya yang digunakan sebagai acuan penerapannya dalam bentuk peraturan wali kota (Perwali).

“Palangka Raya adalah satu-satunya wilayah tingkat dua di Provinsi Kalteng yang mendapatkan kesempatan menerapkan PSBB, sehingga benar-benar perlu dirumuskan untuk regulasinya,” tutur Umi.

Selanjutnya, penerapan PSBB ini dijelaskannya bertujuan murni untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Cantik ini, sehingga musibah bencana non alam pandemi ini segera cepat berakhir.

Saat ditanyakan terkait pelayanan publik, akan disesuaikan regulasinya terlebih dahulu, sebab kemungkin ada beberapa pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, sehingga tetap beroperasi di tengah PSBB.

Namun, dengan segala pembatasan-pembatasan yang berlaku sesuai anjuran protokol Covid-19, kemudian untuk dampak di sisi ekonomi juga dijelaskannya akan tetap berjalan, namun dengan syarat harus mampu mentaati aturan-aturan pencegahan Covid-19 yang sudah disosialisasikan.

“Secara teknisnya akan dimasukkan dalam Perwali tersebut. Target kita akan diselesaikan juga pada hari ini, akan kami kejar pembahsan dan penataan regulasi bersama dengan pihak berwenang yang lainnya,” bebernya.

Umi melanjutkan, Perwali yang nanti dikeluarkan mencakup semua aspek dan menjadi acuan pihaknya dalam penerapan PSBB di Kota Cantik ini, target penyelesaiannya akan dilakukan sesegera mungkin. Rapat pembahasan lanjutan juga dilakukan pada hari yang sama terkait isi dan poin-poin Perwali tersebut, agar segera disetujui dan ditandatangani.

“Dalam penerapan PSBB ini juga akan dilakukan perketatan pada sarana transportasi darat yang masuk ke sini. Nanti akan langsung ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota yang akan bekerja sama dengan TNI/Polri terkait pelaksanaan hal tersebut di lapangan, termasuk hal yang dibatasi seperti daerah-daerah yang telah melaksanakan PSBB,” ungkapnya.

Umi menyebut, tentunya penerapan hal tersebut akan sesuai dengan standar protokol Covid-19, khususnya untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat dari penerapan PSBB ini, pihaknya akan melakukan akurasi data terhadap masyarakat yang terdampak.

“Kami juga akan memaksimalkan bantuan tersebut yang sekarang ini masih dalam tahap proses untuk memberikan bantuan tersebut kepada yang membutuhkan atau terdampak. Sedangkan data terkait penerimaan bantuan tersebut, kita andalkan RT/RW setempat sebagai garda terdepan masing-masing wilayah yang mereka pimpin. Karena merekalah yang tahu mana yang membutuhkan dan tidak,” katanya.

Potensi Polemik
Kota Palangka Raya kini bersiap melaksanakan PSBB usai mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI.

“PSBB secara substansi membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat, belum lagi dalam UU karantina kesehatan tersebut terdapat sanksi pidana bagi yang tidak mematuhinya. Ini akan menjadi polemik tersendiri dalam penerapannya nanti,” ucap praktisi hukum, Guruh Eka Saputra, Jumat (8/5).

Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palangka Raya itu meminta Pemda seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan sisi penerapannya. Pemda juga harus memberikan jaminan adanya pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan tidak dibebankan dengan berbagai macam restribusi pajak dan lainnya bagi masyarakat terutama yang tidak mampu.

PSBB juga tidak memberikan batas waktu yang mutlak berapa lama penerapannya. “SK PSBB hanya memuat kalimat ‘untuk masa waktu inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang’,” sitir Guruh.

Pembatasan mobilitas masyarakat tersebut akan berimbas pada perekonomian masyarakat di segala bidang. Menurut Guruh, masyarakat yang pendapatannya pasti setiap bulan atau gaji tetap tidak terlalu terpengaruh. Tapi masih banyak masyarakat yang berpendapatan harian yang menggantungkan kebutuhan pangannya pada hasil sehari-hari.

“Secara naluri ketika manusia dibatasi dalam memenuhi kebutuhan pokok hariannya, maka potensi yang terjadi adalah adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang bisa jadi hal terburuknya adalah kerusuhan, kriminalitas dan penjarahan,” yakin Guruh.

Menurutnya, tidak ada cara lain selain Pemda dengan segala upaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu.

Dia juga meminta Pemda memerhatikan hukum perpajakan yang memenuhi keadilan distributif, artinya masing-masing wajib pajak tidak dapat disamakan dalam kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan status dan kondisi yang bersangkutan.

“Pemda seyogyanya dapat mengambil kebijakan atau diskresi selama masa pandemik dengan memberikan keringanan, bahkan penghapusan restribusi pajak sementara waktu,” pungkas Guruh. rgb/dre

Pos terkait