Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian Komite 1 DPD RI

  • Whatsapp
Perlindungan Data Pribadi Jadi Perhatian Komite 1 DPD RI
Agustin Teras Narang
iklan atas

JAKARTA/tabengan.com – Masalah perlindungan Data Pribadi menjadi perhatian Komite 1 DPD RI. Hal ini dilakukan setelah salah satu aplikasi belanja daring, baru saja dilaporkan telah diretas. Diperkirakan puluhan juta data pelanggannya diduga dijual dengan bebas di pasar jual beli informasi. Hal ini tentu mengagetkan,dan berpotensi mengganggu kepentingan pribadi pengguna aplikasi tersebut.

Berkenaan dengan itu, Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan pihaknya mengawali pekan pertama bulan Mei 2020, Senin (4/5) melakukan diskusi mengenai Pelindungan Data Pribadi dimaksud.

Teras menyebutkan berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),sebagaimana dikutip oleh KataData pada Februari 2020 lalu, ada 5 sektor yang banyak dikeluhkan konsumen berkaitan dengan data pribadi. Di antaranya adalah perbankan, pinjaman daring atau fintech, perumahan, aplikasi belanja daring dan leasing.

“Isu pelindungan data pribadi menjadi sangat penting dalam era Revolusi Industri 4.0, dimana di era ini sangat bergantung pada data. Data pribadi merupakan komoditas yang dapat menjadi kekuatan ekonomi, bila dikelola negara dengan baik. Sebaliknya jadi kelemahan, saat negara tak mampu melindunginya. Sebab pada ratusan juta data masyarakat kita, ada potensi sosial ekonomi hingga pertahanan keamanan yang perlu dicermati,” jelas Teras melalui rilisnya.

Menurut Teras pelindungan data pribadi mendesak untuk ditindak lanjuti demi kepentingan rakyat dan juga negara sekaligus. Negara dengan segala upaya, mesti lekas melindungi dan mengelolanya untuk kepentingan rakyat serta negara. Tak boleh dibiarkan, data rakyat menjadi obyek dagang,apalagi penipuan pelaku ekonomi lintas negara.

“Sebagai anggota DPD RI, saya mengajak seluruh pihak untuk merumuskan bersama RUU Pelindungan Data Pribadi yang representatif sesuai kebutuhan zaman sekarang. Agar data dan privasi setiap orang benar-benar dilindungi sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

Diungkapkan Teras, ratusan negara telah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi. Karena itu saatnya Indonesia juga memiliki UU yang sama, untuk melindungi kepentingan pribadi maupun perekonomian daerah serta negara.

Ditambahkan dia, Komite I DPD RI memandang perlu menyiapkan sikap dalam legal standing yang segera disampaikan pada Pimpinan DPD RI. Diharapkan agar sebagai lembaga negara, DPD RI mampu memberikan pandangan yang obyektif dan konstruktif,dalam kapasitasnya selaku wakil daerah yang dipercayai langsung oleh rakyat di seluruh Indonesia. ist/adn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas