Tak Terima Tunjangan, DPRD Siap Bantu Para Guru

  • Whatsapp
sigit widodo
Sigit Widodo
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Para guru mulai jenjang TK, SD dan SMP di Kota Palangka Raya harus kecewa lantaran tunjangan kerja untuk pegawai fungsional dan pengawas tahun anggaran 2020, tidak dapat dibayarkan.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo mengakui telah menerima keluhan serupa dari rekan-rekan dan masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga pengajar.

Dirinya juga mengaku prihatin dengan terancam hilangnya tunjangan mereka yang mengabdikan diri pada dunia pendidikan, padahal pada saat di tengah pandemi Covid-19, kebutuhan hidup justru terus meningkat.

“Setelah mendapat laporan dari mereka, saya langsung menghubungi kepala dinas terkait dan Kepala BPKAD kota. Intinya, keputusan ini dibuat berdasar Peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2019 tentang juknis, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan dari guru PNS di daerah. Menurut Kepala BPKAD, keputusan ini juga dibuat setelah konsultasi dengan pihak pemerintah provinsi,” jelas Sigit, akhir pekan kemarin.

Politisi PDI Perjuangan Kota Palangka Raya itu mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai hal, termasuk di dalamya sistem pengelolaan keuangan daerah. Bahkan dana transfer ke daerah, khususnya di Pemko Palangka Raya, dipotong senilai Rp 80,55 Miliar.

Ia menambahkan, yang menjadi kesulitan para guru sertifikasi yakni ketentuan pembayaran yang harus berdasar jam mengajar. Artinya, jika jam mengajar kurang dari 24 jam/minggu, otomatis honor sertifikasi tidak dapat dicairkan.

Sementara untuk guru non sertifikasi, kurang lebih menghadapi masalah yang sama, harus berdasar jam mengajar. Pasalnya, syarat memperoleh tunjangan non sertifikasi adalah bagi guru yang belum memperoleh sertifikat pendidik (sertifikasi) dan harus memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu.

Diketahui, nilai sertifikasi setara 1 bulan gaji pokok dan non sertifikasi hanya Rp250 Ribu/bulan, dibayarkan per triwulan dari dana APBN.

“Dari alasan itu lengkaplah, penderitaan guru dan pengawas di kota Palangka Raya karena tunjangan daerahnya hanya Rp 500 ribu/bulan, tidak dibayarkan untuk tahun 2020. Keputusan ini memang pahit dan membuat guru-guru yang non sertifikasi menjadi galau, karena pengahasilan mereka turun drastis. Bahkan ada guru yang sisa gajinya hanya 300 ribu,” ungkapnya.

Untuk itu Sigit meminta para guru untuk bersabar. PGRI sebagai organisasi para guru harus segera bertindak dengan membuat surat kepada Wali Kota, Dinas Pendidikan, BPKAD dan DPRD. Dalam hal ini, lanjut Sigit, pihaknya yang berada di komisi C DPRD Kota Palangka Raya menyatakan kesiapannya membantu mencari solusi dan menindaklanjuti keluhan para guru tersebut.

“Saya pribadi sangat prihatin atas kejadian ini. Tapi guru harus tetap semangat, semoga ada solusi terbaik nantinya. DPRD siap membantu para guru ini apabila diperlukan,” pungkasnya.rgb

iklan atas

Pos terkait

iklan atas