Tunjangan Tak Dibayar, Guru-guru di Palangka Raya Kecewa

  • Whatsapp
Tunjangan Tak Dibayar, Guru-guru di Palangka Raya Kecewa
iklan atas
PALANGKA RAYA/tabengan.com- Sejumlah guru jenjang TK, SD dan SMP di Kota Palangka Raya kecewa karena tunjangan kerja untuk pegawai fungsional dan pengawas tahun anggaran 2020 tidak dapat dibayarkan.
Hal ini menyusul dikeluarkannya surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya H Akhmad Fauliansyah SH tertanggal 22 April 2020, Rabu lalu.
Lw, guru yang bertugas di salah satu SMPN di Kecamatan Sebangau mengatakan, ada banyak rekan seprofesinya dan belum memperoleh sertifikasi terancam tidak memperoleh tunjangan.
“Yang belum dapat sertifikasi guru jumlahnya ratusan” bebernya kepada Tabengan, Rabu (29/4/2020).

Dia dan beberapa rekan guru merasa keberatan dengan keputusan dari surat edaran tersebut.

“Kami merasa keberatan karena perekonomian guru-guru juga sangat bergantung kepada tunjangan yang diberikan selain gaji, sama halnya dengan pegawai struktural,” katanya.

Lw berharap agar PGRI sebagai jembatan antara guru dan pemerintah dapat menolong guru-guru tersebut.

“Kami mohon juga agar PGRI dapat meneruskan aspirasi guru-guru,” imbuhnya.

Menurutnya, terkesan ada penganaktirian karena guru SMA/SMK di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng memperoleh haknya. Sementara guru TK/SD/SMP di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tidak dibayarkan.

“SMA/SMK di bawah Dinas Pendidikan Provinsi dan mereka sudah cair dibayar penuh tunjangannya Rp1.500.000 per bulan.  Sedangkan kami guru TK/SD/SMP di bawah Dinas Kota tunjangan daerahnya hanya Rp500.000 itu yang tidak dibayarkan. Jadi sepertinya pegawai struktural dianakemaskan, pegawai fungsional dianaktirikan,” ucapnya.

Di lain tempat, EA seorang guru yang bertugas di SDN di Kota Palangka Raya juga mengatakan hal serupa.

“Kasihan guru-guru kota, di grup (WA) mereka mengeluh. Guru-guru tidak dibayar, tapi yang di struktural tetap dibayar. Kenapa fungsional guru-guru tidak dibayar?” bebernya kepada Tabengan.

Merespons hal tersebut, Akhmad Fauliansyah mengakui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mengeluarkan surat edaran tersebut.

Berdasarkan SE yang pihaknya sampaikan terkhusus tunjangan kinerja yang tidak dapat dibayarkan ada pada poin nomor 1. Di situ tertulis: Tunjangan kinerja dan pengawas tahun anggaran 2020 tidak dapat dibayarkan mengingat penyesuaian/pengurangan transfer ke daerah baik berupa Dana Bagi Hasil maupun Dana Alokasi Umum, ujarnya saat dikonfirmasi Tabengan, Kamis (30/4/2020).
Lebih lanjut dikatakannya, untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan tetap dibayar dan ada pada poin no 2 yang mengatakan bahwa tunjangan profesi bagi guru dan pengawas serta tambahan penghasilan guru non sertifikasi tetap dibayar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2019.

Para guru yang bertugas di sekitar Kota Palangka Raya keberatan, pasalnya SE dikeluarkan pada Bulan April 2020. Sedangkan keputusan dari SE tersebut berlaku di awal tahun, Bulan Januari 2020. dsn

iklan atas

Pos terkait

iklan atas