Pemprov Kalteng Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

  • Whatsapp
iklan atas
PALANGKA RAYA/tabengan.com-  Menyikapi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur  Nomor 13 Tahun 2020  tentang Penghapusan Sanksi Administrasi bagi Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kalteng.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng Kaspinor melalui WhatsApp, Kamis (30/4/2020).
Kebijakan ditempuh dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Kaspinor mengatakan,  penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor yang belum membayar pajak terutang diberikan berupa penghapusan denda dan bunga pajak yang terutang sebesar 100 persen,  khususnya untuk denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
Masa penghapusan sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei-31 Juli 2020.
“Pembayaran dapat dilakukan di SAMSAT Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Kalteng,” kata  Kaspinor. ist/hil
iklan atas

Pos terkait

iklan atas