Praktisi Hukum Sesalkan Polisi Bakar Markas Sabu Ponton

  • Whatsapp
sabu
Ilustrasi
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Tindakan aparat kepolisian melakukan penggerebekan sekaligus pembakaran markas bandar narkoba wilayah Ponton beberapa waktu lalu menuai pujian banyak pihak. Guruh Eka Saputra selaku praktisi hukum atau advokat menyampaikan apresiasi positif sekaligus kritis kepada aparat kepolisian.

“Barang bukti jangan langsung dimusnahkan di TKP (tempat kejadian perkara). Seharusnya dilakukan dengan putusan pengadilan,” sebut Guruh, Minggu (26/5/2020).

Penyerbuan ke markas bandar sabu oleh aparat Polres Palangka Raya dan dibackup oleh pihak Polda Kalteng, Kamis (23/4/2020). Polisi menahan 5 orang yang menghadang polisi, menyita sejumlah barang bukti serta membakar sejumlah pos dan menara pemantau.

Guruh yang merupakan Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palangka Raya itu menilai proses penangkapan 5 orang tersebut sah saja dilakukan oleh aparat terkait karena menghalangi proses penegakan hukum. Bahkan tidak hanya berhenti pada delik menghalangi proses penegakan hukum, aparat terkait harus mendalami lagi, hingga melakukan tes urine kepada lima orang tersebut termasuk melakukan penggeledahan badan dan rumah mereka untuk mendapatkan barang bukti lainnya terkait narkotika.

Namun, Guruh tidak sependapat dengan tindakan aparat kepolisian membakar atau memusnahkan barang bukti seperti markas dan menara pemantau milik bandar sabu itu karena perlu putusan pengadilan. Satu sisi memerangi perdagangan gelap narkotika adalah komitmen seluruh aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakatnya.

“Namun tentunya dilakukan dalam koridor hukum sehingga tidak menimbulkan kesan abuse of power (penyalah gunaan kekuasaan),” jelas Guruh.

Dia menyebut negara Indonesia berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga segala hal tindakan aparat merupakan representasi negara tentunya harus berdasarkan hukum.

Konsep memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdangangan ilegal narkotika sepertinya sudah tidak relefan lagi dengan kondisi di lapangan. Hanya meniadi sebuah slogan stigmatisasi penerapan hukum pidana saja.

“Realitanya para pelaku perdagangan gelap narkotika tersebut tidak akan pernah jera dengan apa yang diterimanya sebagai sanksi pidana,” tutur Guruh. Dia menyatakan secara praktis sangat sulit untuk memerangi kartel narkotika ilegal. “Menghilangkannya dari muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat mustahil, tetapi menekan angka atau persentase ke titik terendah mungkin itu yang paling logis yang dapat dilakukan oleh negara untuk melindungi warga negaranya dari bahaya narkotika,” pungkas Guruh. dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas