Freddy: Bukan Soal Peka Tidak Peka, Ini Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

  • Whatsapp
PALANGKA RAYA/tabengan.com – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) membantah tudingan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng H Agustiar Sabran yang menyebut kesimpulan rapat Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kalteng sebagai sebuah upaya yang menghambat Pemprov Kalteng dalam dalam menangani pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 di Bumi Tambun Bungai.
Pasalnya, dalam kesimpulan rapat banggar internal DPRD Kalteng itu, pada prinsipnya semua perwakilan Fraksi pendukung DPRD menyetujui adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Ini bukan persoalan peka atau tidak peka, ini persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng, Y Freddy Ering kepada Tabengan, Sabtu (25/4/2020).
Dikatakan, sesuai kesimpulan rapat banggar DPRD Kalteng maupun sikap fraksi-fraksi pendukung Dewan tidak ada yang namanya menghambat, apalagi menolak kebijakan pemerintah pusat melakukan realokasi dan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk di Kalteng.
Demikian halnya soal kewenangan atau diskresi sepihak Pemprov sesuai SKB dalam merealokasi termasuk menggeser APBD 2020 tanpa harus melibatkan DPRD.
“Silakan, hanya sebagai implementasi fungsi pengawasan sebagaimana juga yang diatur dalam SKB maka tidak berkelebihan apabila DPRD perlu kejelasan kenapa harus Rp689 miliar yang digeser, kenapa tidak ada rincian kegiatan atau keperluan, baik pelayanan kesehatan, stimulus ekonomi maupun rincian jaring pengaman sosial (JPS) sejak awal itu sudah kita mintakan tapi tidak pernah dipenuhi,” ungkap Ketua Komisi I, yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan keuangan itu.
Lebih lanjut Freddy mengatakan, kalaupun sesuai SKB dimungkinkan penempatan dana penanganan pandemi dalam pos belanja tidak terduga (BTT). Tetapi tetap harus ada rincian penggunaannya.
“Menurut hemat kami tetap harus ada rincian penggunaan sebab kalau tidak, akan sangat rawan penyimpangan pada saat bahkan sampai pasca pandemi. Ini soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, apalagi ini tahun politik. Jadi janganlah kita atas nama pandemi dan atas nama SKB lalu jadi serampangan dan tanpa kendali dalam hal anggaran,” tegasnya. sgh

Pos terkait