Gubernur: Ekonomi Kalteng Turun

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu karena kondisi perekonomiannya turun. Untuk penanganan dampak sosial akibat Covid-19, selain mengusulkan penambahan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga diusulkan agar kuota beras dari Kementerian Sosial untuk Provinsi Kalteng sebesar 200 ton ditambah lagi menjadi 1.000 ton.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran saat video conference dengan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara di Istana Isen Mulang, baru-baru ini, mengatakan, berdasarkan data BPS tahun 2019, di Provinsi Kalteng ada 813.126 Kepala Keluarga (KK).

Dari jumlah tersebut, yang menerima BLT sebanyak 75.000 KK. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, Gubernur Kalteng meminta agar jumlah penerima BLT ditambah. Bahkan kalau memungkinkan, paling tidak agar disamakan dengan Kalimantan Barat, 200.000 KK.

Karena ini sangat diperlukan, mengingat banyak masyarakat di daerah ini yang ikut terdampak dan perlu dibantu. “Karena yang terdampak (Covid-19) ini sangat luar biasa. Seperti para pedagang bakso, tukang ojek dan lainnya, kondisi ekonominya saat ini turun semua. Bahkan mereka ada yang tidak mampu untuk membeli beras dan untuk membayar kos,” ujar orang nomor satu di Provinsi Kalteng tersebut.

PSBB Tak Berpengaruh
Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah tersebut. Terkait itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan pengaruh PSBB di provinsi tetangga tersebut. Sebab, sebagian bahan pokok di Kota Palangka Raya dan Kalteng pada umumnya, berasal dan masuk melalui wilayah Kalsel.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua Harian Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyanti menegaskan, penerapan PSBB di Banjarmasin, Kalsel, tidak akan memengaruhi ketersediaan bahan pokok di Palangka Raya.

Seperti halnya Jakarta maupun daerah lain yang telah menerapkan PSBB, namun arus perekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.

“Sebenarnya inti dari PSBB sendiri adalah membatasi pergerakan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tapi untuk arus barang dan jasa, terutama sembako, maka akan tetap berjalan,” kata Emi ditemui Tabengan, Selasa (21/4).

Kepala BPBD Kota Palangka Raya ini menambahkan, jika arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok turut dibatasi, maka akan dikhawatirkan jalannya perekonomian akan semakin terpuruk dan mati. Namun pemerintah pusat diakuinya tentu telah melakukan kajian teknis secara efisien agar perekonomian bisa tetap stabil serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Pak Wali Kota juga telah menegaskan jika ketersediaan sembako kita, terutama untuk beras dan gula, cadangannya di Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok di sini selama 6 bulan. Sedangkan untuk bahan kebutuhan lainnya tetap dikirim, meskipun yang berasal dari Banjarmasin,” jelasnya.

Senada, pakar ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR) Miar P Bahar juga menyampaikan pendapatnya terkait penerapan PSBB di provinsi tetangga. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu, masyarakat harus memahami terlebih dahulu perbedaan lockdown atau karantina wilayah dan PSBB, sebab kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang jelas.

Lockdown merupakan kebijakan yang mengharuskan seluruh masyarakat di wilayah bersangkutan untuk menghentikan seluruh aktivitas di luar rumah dan dilarang untuk keluar sama sekali.

“Sedangkan PSBB itu kan hanya pembatasan sosial dalam skala yang besar. Ini dimaksudkan untuk mengontrol masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus saat ini. Dan di wilayah yang diterapkan PSBB, masyarakat masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah, beda dengan lockdown,” ujar Miar, ketika dibincangi, Selasa.

Miar mengungkapkan, penerapan PSBB di Banjarmasin tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor ekonomi di Kalteng. Sebab, aktivitas ekonomi di wilayah tersebut masih berjalan, namun dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

“Ya menurut saya, tidak akan terlalu berpengaruh kepada ekonomi kita di Kalteng ini. Karena aktivitas perekonomian di sana kan masih berjalan. Lain ceritanya kalau yang diterapkan itu lockdown. Jadi, masyarakat jangan khawatir kita akan kekurangan bahan pokok dan bahan penting yang biasanya didistribusikan dari wilayah Banjarmasin,” terangnya.

Ia pun mengimbau masyarakat tetap tenang dan senantiasa menjalankan anjuran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk memutus penyebaran Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini.

“Mari kita tetap menjalankan anjuran pemerintah seperti menjaga kesehatan dan terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kita sehari-hari demi memutus mata rantai penyebaran virus yang sedang melanda kita saat ini,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) wilayah Kalteng ini. dkw/rgb/bob

Pos terkait