Advokat Tolak Pemaksaan Bayar Kredit

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Praktisi hukum Kalimantan Tengah Parlin Bayu Hutabarat merasa miris dengan adanya perusahaan pembiayaan yang menolak menunda jadwal pembayaran kredit pada konsumen.

“Kreditur (perusahaan pembiayaan) tidak diperkenankan menurut hukum untuk memaksa debitur melaksanakan angsuran di tengah wabah Covid-19 ini,” tegas Parlin menyampaikan legal opinion atau pendapat hukum, Jumat (17/4).

Advokat kondang itu menilai, sejumlah perusahaan pembiayaan menolak imbauan presiden atau pemerintah untuk menunda pembayaran kreditur maupun mengubah pola pembayaran yang disepakati sebelum wabah.

Menurut Parlin, wabah Covid-19 merupakan force majeur atau keadaan memaksa yang tidak dapat terhindarkan, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya.

Alasannya, ketentuan Covid-19 didasarkan pada Keputusan Presiden No 12/2020 yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang bersifat non alam, sehingga atas dasar tersebut pemerintah membuat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat.

“Force majeur dalam sudut pandang hukum perdata 1245 KUHPerdata adalah keadaan yang menyulitkan debitur untuk melaksanakan kontrak (perjanjian),” jelas Parlin.

Dalam ilmu hukum dikenal force majeur bersifat mutlak. Misalnya karena alam yang memusnahkan dan force majeur bersifat relatif karena keadaan non alam.

Mengacu pada kondisi penanganan Covid-19 yang merupakan bencana nasional, maka Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mengakibatkan kesulitan (terganggunya) aktivitas masyarakat, sehingga kondisi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeur bersifat relatif.

“Karena itu, kewajiban pelaksanaan angsuran sesuai perjanjian harusnya dilakukan penundaan sampai pada keadaan Covid-19 berakhir dan tidak diperkenankan menurut hukum untuk memaksa debitur melaksanakan angsuran,” papar Parlin.

Dia mengakui hingga saat ini belum ada sanksi untuk menjerat perusahaan pembiayaan yang menolak arahan pemerintah. Tetapi, kalau pemaksaan tersebut ada unsur ancaman kekerasan jelas ada sanksi pidana.

Parlin menyebut pendapat hukumnya sebagai bentuk reaksi atas kondisi Covid-19 dan selaras dengan imbauan presiden. Dia berharap masyarakat juga memahami bahwa kondisi Covid-19 sebatas penundaan pelaksanaan angsuran bukan penghapusan utang.

“Dalam kondisi Covid-19 ini agar OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan pelaku bisnis dapat memahami keadaan debitur yang dalam kondisi terbatas melakukan aktivitas,” pungkas Parlin.

Penjelasan OJK
Terpisah, Kepala OJK Provinsi Kalteng Otto Fitriandy merespons simpang siurnya informasi pelaksanaan relaksasi dan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak virus Corona atau Covid-19.

Otto menjelaskan, jika dicermati kalimat penundaan cicilan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga adalah kembali ke konsep restrukturisasi. Ada penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu penundaan angsuran pokok.

“Jadi prinsipnya bukan penghapusan utang,” ujarnya kepada Tabengan melalui pesan WhatsApp, Jumat.

Sebagai contoh, sebut Otto, belum lama ini ada nasabah sebuah bank BUMN datang ke OJK Provinsi Kalteng dan melaporkan restrukturisasi oleh bank tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Nasabah ini mengatakan bahwa penjelasan dari pihak bank tersebut memberikan penundaan selama 3 bulan tanpa bayar sama sekali. Tenor sisa 48 bulan dilanjutkan dengan sisa 3 bulan tanpa mengubah angsuran.

Bank tersebut termasuk bank dengan total aset terbesar di Indonesia, sehingga memang memiliki kemampuan yang cukup memberikan restrukturisasi kredit dimaksud.

Selain itu dari sisi nasabah, sikap nasabah tersebut sangat menunjukkan empati dan dukungannya kepada nasabah lainnya yang lebih membutuhkan.

“Karena ternyata setelah kita tanya yang bersangkutan tidak mau kalau penundaan selama 3 bulan, tapi maunya dia tetap diperkenankan mengangsur. Hanya jumlah angsurannya jangan ditetapkan, namun sesuai pendapatan yang dihasilkan selama 3 bulan,” jelasnya.

Namun diakui Otto, teknologi informasi di bank tidak memungkinkan perlakuan satu per satu nasabah, sehingga dikelompokkan dengan jenis restrukturisasinya.

“Karena ada perhitungan bunga dan jadwal angsuran yang harus di-set up di-core banking system,” tandasnya. dsn/dre

iklan atas

Pos terkait

iklan atas