Masyarakat Salah Sangka Masalah Keringanan Kredit? Ini Kata OJK Kalteng

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengeluhkan kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh pihak perbankan dan perusahaan pembiayaan (leasing). Mereka menilai kebijakan relaksasi tidak sesuai yang diharapkan.

Imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana permintaan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar masyarakat menengah memperoleh keringanan selama wabah Covid-19 terkesan diabaikan. Hal sama juga sempat disampaikan Wali Kota Palangka Raya, yang menghimbau agar masyarakat diberikan keringanan dalam hal pembayaran kredit pada masa wabah Covid-19 ini.

Namun sepertinya ‘gayung tidak bersambut’, pihak perbankan dan perusahaan pembiayaan ada yang terang-terangan menolak ada juga mensiasatinya dengan strategi lain.

Seperti yang dialami Hidayat, salah seorang pengemudi ojek online (ojol) menganggap bahwa relaksasi kredit hanya omongan, tidak sesuai yang dijanjikan.

“Relaksasi itu hanya pemberi harapan palsu (PHP) leasing dan bank saja. Mau kami ada penundaan angsuran untuk sementara waktu. Janji relaksasi, tapi kenyataannya lain dari yang diharapkan. Memperpanjang limit waktu, tapi angsuran jalan terus. Kita mau ditunda berapa bulan karena uang untuk prioritas lain,” katanya.

Begitu pula dengan Sulami, penjual pentol di depan halaman SMPN 9 Palangka Raya Jalan Hiu Putih. Sulami memohon pihak bank untuk menangguhkan cicilan beberapa waktu ke depan sampai wabah Covid-19 berlalu. Namun, pihak bank menolak dan memberikan pilihan lain.

“Cicilan diperkecil masih tidak mampu, jadi pilih bayar bunganya saja sekitar Rp150.000. Minta disetop dulu pihak bank mengatakan tidak bisa,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy mengatakan, terdapat perbedaan bisnis antara bank dan leasing. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit, sedangkan leasing mendapatkan dana dengan meminjam dari bank, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

Lebih lanjut Otto menjelaskan, perusahaan pembiayaan mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kepada bank. Selain operasional kegiatan usahanya untuk membayar gaji karyawan dan lainnya.

“Masing-masing perusahaan pembiayaan mempunyai kapasitas atau kemampuan keuangan berbeda. Betapa pentingnya di sini kesadaran kita semua bagi yang masih mampu untuk tetap membayar kewajiban kreditnya, baik seluruhnya atau sebagian,” bebernya, kepada Tabengan, Kamis (16/4).

Lembaga jasa keuangan, bank atau perusahaan pembiayaan memiliki ruang gerak untuk memprioritaskan relaksasi kepada nasabah yang benar-benar tidak memiliki penghasilan.

Namun demikian, dia mengakui tidak ada sanksi bagi perbankan dan leasing yang tidak mengindahkan imbauan relaksasi yang disampaikan OJK, bahkan Presiden yang berusaha menyejahterakan warganya, khususnya di saat-saat wabah Covid-19.

“Tidak diatur sanksinya, ini kan kebijakan. Karena pemberian keringanan ini harus dengan proses proaktif masyarakat yang mengajukan dan bukan secara otomatis langsung diberikan,” jelasnya. dsn

Pos terkait