Dewan Apresiasi Langkah Wali Kota Minta Keringanan Cicilan

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Permintaan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin untuk keringanan cicilan debitur kepada lembaga perbankan atau pembiayaan (leasing) bagi warga yang memiliki pinjaman akibat dampak dari Covid-19, mendapat dukungan serta apresiasi dari Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung.

Saat dibincangi Tabengan, baru-baru ini, Nenie mengungkapkan adanya keringanan di dalam membayar cicilan tentu sangat membantu masyarakat kecil. Terutama bagi pelaku usaha perorangan, UMKM, IKM, serta pelaku usaha lainnya.

“Keringanan tersebut bisa menyesuaikan suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan (denda) atau penalti serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Pembiayaan juga harus memiliki skema restrukturisasi lain, seperti penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama satu satun disertai sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan tersebut nantinya,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, lanjut Nenie, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan jika otoritas jasa keuangan (OJK) sepakat memberikan relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank. Relaksasi tersebut berupa penundaan pembayaran cicilan kredit sampai dengan 1 tahun disertai penurunan bunga.

“Kami berharap semoga pihak perbankan maupun pembiayaan dapat memberi kemudahan dalam persyaratan. Tentunya peran OJK dan pemerintah sangat diperlukan terlibat untuk memantau di dalamnya. Selain itu kami juga menilai harus ada sesuatu yang bisa diperoleh pihak perbankan jika keringanan pembayaran cicilan tersebut diberlakukan,” jelasnya.

Pihaknya berharap semoga kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat dan tidak ada lagi warga yang dikejar tagihan oleh petugas pembiayaan.

“Jadi kompensasi ini diberikan khusus bagi masyarakat ekonomi lemah saja. Karena dengan adanya social distancing ini otomatis penghasilan mereka juga berkurang, bahkan mungkin tidak ada pemasukan sama sekali. Padahal mereka juga harus menghidupi kebutuhan keluarganya. Jadi mungkin pemerintah juga harus memperhatikan hal ini,” kata Nenie.rgb

iklan atas

Pos terkait

iklan atas