Dampak Pelarangan Bakar Lahan Ladang

  • Whatsapp
Dampak Pelarangan Bakar Lahan Ladang
Rektor Universitas Palangka Raya Napa J Awat

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Masalah pelarangan membakar lahan dan banyaknya peladang tradisional yang terjerat hukum menjadi keprihatinan bagi mantan Rektor Universitas Palangka Raya Napa J Awat. Ketika ditemui Tabengan, Rabu (8/4) siang , salah satu tokoh pendidikan Kalteng ini mengatakan,masalah pelarangan membakar lahan melalui UU disertai dengan penegakan hukum atas pelanggaran UU tersebut dapat dimengerti secara logis.

“Kita tahu bahwa membakar lahan untuk berladang di lahan kering, api tak akan menjalar keluar untuk membakar hutan, semak, belukar di luar lahan ladang. Lain halnya dengan lahan gambut. Pada saat menyusun RUU pelarangan bakar lahan seharusnya ada pembedaan antara lahan kering dan lahan gambut mengingat: (a) kemudahan terbakar dan perembetan ke lahan lain, dan (b) pemanfatannya, serta (c) dan lainnya,” papar pakar DAD Provinsi Kalteng ini.

Di lain pihak, kata Napa, yang patut dipertimbangkan adalah dampak terhadap penegakan hukum tersebut, dimana yang terjadi sebagai orang yang disangkakan sebagai palanggar hukum itu para petani tradisional pedesaan yang tak punya alternatif lain yang signifikan untuk membiayai kelangsungan hidupnya. Hal ini mengingat kebanyakan sumber usaha mereka yang sudah terbiasa mereka lakukan sejak lama secara tradisional sudah dianggap illegal pada peraturan dan perundang-undangan formal.

“Maksud saya, apabila para petani tradisional yang sudah terbiasa membersihkan lahannya dengan cara membakar, lalu harus ‘dipaksa’ berhenti berladang karena takut masuk penjara, jadi apakah kita harus ngotot dengan menganggap itu tak akan mendatangkan masalah baru secara massal?” kata Napa yang juga tokoh Katingan ini.

Sebagai timbal balik dari pelarangan tersebut, sudahkah disiapkan berbagai rancangan program agar para petani tradisional itu memiliki usaha dalam jangka pendek yang aplikatif bagi mereka demi menghasilkan cashflow dalam mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga mereka masing-masing secara layak dan wajar.

Menurut Napa, karena takut dipenjara dan denda, maka kegiatan berladang menjadi terhenti total. Kalaupun masih banyak yang coba-coba berladang dengan membakar, masuk penjara dan bayar denda jadinya melalui keputusan pengadilan, sementara jumlah peladang tradisional di Kalteng ini yang sudah terbiasa turun temurun membakar lahan, dapat ditaksir.

Sementara itu dari pantauan Tabengan, adanya terlihat kesenjangan penanganan hukum antara kasus peladang tradisional dengan pembakaran lahan yang dilakukan perusahaan tahun 2019 ini di Kalteng. Untuk kasus peladang, saat ini sudah puluhan kasus yang disidangkan bahkan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya untuk kasus kasus korporasi pembakaran lahan yang dilakukan perusahaan, satupun belum ada yang disidangkan. Dor

Pos terkait