Pemerintah Harus Jabarkan Detil

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersiap menggelontorkan dana sekitar Rp300 miliar yang berasal dari realokasi anggaran lainnya untuk penanganan virus Corona.

“Detail penggunaan anggaran penanganan Covid-19 harus transparan ke publik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran yang bukan untuk penanganan Covid-18,” tegas Advokat Parlin Bayu Hutabarat yang juga pendiri LBH Genta Keadilan, Minggu (5/4).

Menurut Parlin, kurang transparannya penggunaan anggaran baik barang maupun jasa dapat berimbas timbulnya beragam opini dari masyarakat.Tanggung jawab pemerintah dalam hal anggaran adalah menyampaikan ke publik sesuai asas pemerintahan yang baik atau good government.

“Yang terpenting, masyarakat dapat menilai bahwa anggaran tersebut diperuntukan untuk hal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid-19,” terang Parlin.

Bila pemerintah tidak mau mengungkap detil anggaran, selain dinilai tidak wajar juga dapat menjadi celah penyalahgunaan anggaran. Masyarakat yang tidak puas dapat meminta Komisi Informasi Publik (KIP) untuk menyampaikan pesan mereka kepada pemerintah daerah untuk membuka informasi. Bila tidak berhasil, masih ada jalur lain yakni melalui gugatan ke pengadilan.

“Bisa melalui mekanisme gugatan citizen law suit atau gugatan warga negara untuk meminta keterbukaan kebijakan anggaran dlm penanganan Covid-19,” pungkas Parlin. dre

Pos terkait