Sepakat Pilkada Ditunda, Realokasi Anggaran untuk Tangani Covid-19

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) sepakat dan mendukung rencana pemerintah pusat menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Pasalnya, penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai pandemi Covid-19 lebih penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Seperti diketahui, rencana penundaan Pilkada telah dibahas oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP).

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fajar Hariady menyambut baik rencana penundaan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilangsungkan September 2020. Dia pun menyarankan agar anggaran Pilkada serentak Kalteng yang belum terpakai agar dapat direalokasikan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Secara pribadi saya mendukung rencana penundaan Pilkada serentak 2020. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 perlu penanganan serius dan anggaran yang cukup besar,” kata Fajar kepada Tabengan, Selasa (31/3).

Jika melihat perkembangan wabah Corona sekarang ini, kata dia, memang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab itu, dia menyarankan agar Pilkada serentak pelaksanaannya ditunda dulu.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng ini juga berharap anggaran Pilkada Kalteng yang cukup besar, hampir Rp300 miliar tersebut, dapat digunakan menangani wabah Covid-19.

“Harapannya dana pelaksanaan Pilkada 2020 ini bisa direalokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil rapat Komisi II DPR RI dapat dilaksanakan,” ucap Sekretaris Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini mengatakan, pihaknya dari Fraksi PKB akan segera mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kalteng agar segera melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Pemprov Kalteng untuk membahas realokasi anggaran Pilkada untuk penanganan Covid-19.

“Kami dari Fraksi PKB akan membahas lebih dalam persoalan ini dan akan mengusulkan agar segera melaksanakan RDP dengan KPU dan Pemprov Kalteng terkait realokasi anggaran Pilkada untuk menangani Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini,” pungkasnya. bob

Pos terkait