Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Menghadapi kasus Covid 19 saat ini, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah diminta untuk mengoptimakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal pertemuan, rapat dan sosialisasi.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dalam surat edarannya No 800/568/IV.1/BKD, tertanggal 27 Maret 2020, tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng tersebut menyampaikan sejumlah poin, antara lain yaitu.

Aparatur Sipil Negara dan pegawai kontrak menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya dengan ketentuan, tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, untuk memastikan ASN dan pegawai kontrak melakukan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah masing-masing, atasan langsung melakukan pemantauan berdasarkan bawahannya.

Absensi bagi ASN dan pegawai kontrak yang bekerja di rumah dibuat keterangan hadir dan dientri melalui admin absensi pada perangkat daerah setelah mendapatkan konfirmasi dari atasan langsung, dan bagi ASN dan pegawai kontrak yang bekerja di kantor tetap melakukan absensi elektronik.

Jika melanggar ketentuan pada huruf a (tidak melakukan perjalanan ke luar daerah) bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu dikenakan pemberhentian dalam jabatan ASN, jabatan pelaksana dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan bagi pegawai kontrak di kenakan pemberhentian.

Dalam surat edaran tersebut juga disebutkan, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat bekerja di rumah yang pengaturannya diserahkan kepada Kepala Perangkat daerah masing-masing serta berpedoman pada ketentuan di atas.

Bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan perpajakan, perizinan dan unit kerja lainnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala perangkat daerah

“Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi harus dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan agar memanfaatkan sarana teleconference dan atau video conference,” ujarnya.

Apabila ada pegawai yang sakit, agar istirahat di rumah tidak masuk kerja dan segera memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan.dkw

Pos terkait